Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan dirinya ingin fokus menangani pandemi Covid-19 di Ibu kota ketimbang terseret dalam polemik pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
“Enggak [tentang Pilkada], sekarang kita urusin Covid-19,” kata Anies kepada awak media ketika hendak beranjak dari Polda Metro Jaya pada Rabu (3/2/2021).
Dia mengaku sedang bersiap untuk mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal evaluasi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali.
Ketimbang mengurus polemik Pilkada, kata Anies, perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah mencari cara untuk menekan laju pertumbuhan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang relatif tinggi semenjak libur akhir tahun.
“Kita semua fokus pada bagaimana memastikan bahwa penularan ini bisa kita tekan, kemudian mata rantai juga bisa diputus,” tuturnya.
Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan penyelenggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada diundur ke November 2024.
Baca Juga
Hal itu diungkapkan Bahtiar menanggapi adanya usulan revisi atas Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Nah oleh karenanya, kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024,” kata Bahtiar melalui pesan tertulis pada Selasa (2/2/2021).
Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023 dan tidak diakumulasikan pada tahun 2024.
Menurut politisi Senayan itu, tidak dikumpulkannya Pilkada pada satu tahun 2024 adalah agar ada kepemimpinan yang defenitif untuk memimpin daerah. Selain itu, tidak terlalu panjang masa jabatan pejabat sementara.
"Jika Pilkada serentak di 2024 akan ada banyak sekali pejabat sementara dalam waktu yang panjang. Padahal di tengah pandemi saat ini daerah membutuhkan kepemimpinan yang defenitif untuk kebijakan-kebijakan strategis," kata Jazuli kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
