Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Fokus Tangani Covid-19, Anies Baswedan Ogah Pusing Soal Pilkada

Ketimbang mengurus polemik Pilkada, Anies Baswedan menyatakan perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini ialah menekan kasus Covid-19 di Ibu Kota.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 03 Februari 2021  |  15:29 WIB
Fokus Tangani Covid-19, Anies Baswedan Ogah Pusing Soal Pilkada
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah berpose dalam acara Webinar Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta pada Selasa (24/11/2020) - JIBI - Nyoman Ary Wahyudi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan dirinya ingin fokus menangani pandemi Covid-19 di Ibu kota ketimbang terseret dalam polemik pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

“Enggak [tentang Pilkada], sekarang kita urusin Covid-19,” kata Anies kepada awak media ketika hendak beranjak dari Polda Metro Jaya pada Rabu (3/2/2021).

Dia mengaku sedang bersiap untuk mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal evaluasi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali.

Ketimbang mengurus polemik Pilkada, kata Anies, perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah mencari cara untuk menekan laju pertumbuhan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang relatif tinggi semenjak libur akhir tahun.

“Kita semua fokus pada bagaimana memastikan bahwa penularan ini bisa kita tekan, kemudian mata rantai juga bisa diputus,” tuturnya.

Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan penyelenggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada diundur ke November 2024.

Hal itu diungkapkan Bahtiar menanggapi adanya usulan revisi atas Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Nah oleh karenanya, kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024,” kata Bahtiar melalui pesan tertulis pada Selasa (2/2/2021).

Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023 dan tidak diakumulasikan pada tahun 2024.

Menurut politisi Senayan itu, tidak dikumpulkannya Pilkada pada satu tahun 2024 adalah agar ada kepemimpinan yang defenitif untuk memimpin daerah. Selain itu, tidak terlalu panjang masa jabatan pejabat sementara.

"Jika Pilkada serentak di 2024 akan ada banyak sekali pejabat sementara dalam waktu yang panjang. Padahal di tengah pandemi saat ini daerah membutuhkan kepemimpinan yang defenitif untuk kebijakan-kebijakan strategis," kata Jazuli kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta pilkada Anies Baswedan
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top