Bisnis.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor tetap ingin membangun Jalur Puncak II meskipun Pemprov Jabar tak menganggarkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2023.
"Jalur Puncak II tetap dibangun, karena selain untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Jabar, pada Rabu (24/2/2021).
Dia optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah timur Kabupaten Bogor.
Ade menjelaskan lebih dari 550.000 penduduk yang tinggal di lima kecamatan di kawasan itu yakni Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, yang akan mendapatkan pengaruh ekonomi dari pengembangan jalan tersebut.
Dia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur memiliki IPM 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi ia berharap pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR, kemudian lelang, lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun Kementerian PUPR," ungkapnya.
Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.
Seperti diketahui, anggota DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya memastikan bahwa Pemrov Jabar tak membiayai pembangunan Jalur Puncak II setelah melakukan revisi RPJMD.
"Dalam RPJMD sebelum revisi sumber anggaran Jalur Puncak II dari APBN, APBD dan KPBU. Dalam revisi sekarang hanya mengandalkan dari APBN," ujarnya.
