Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPK Soroti Realisasi Pembangunan Rusunami Milik Pemprov DKI

BPK memberi sejumlah catatan kritis ihwal program penyediaan unit hunian untuk MBR milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  17:45 WIB
Rusun Marunda, Jakarta./Antara - M. Risyal Hidayat
Rusun Marunda, Jakarta./Antara - M. Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberi sejumlah catatan kritis ihwal program penyediaan unit hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satunya terkait realisasi pembangunan rusunami dan rusunawa yang relatif masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2021.

“Pemenuhan jumlah kebutuhan unit hunian melalui pembangunan rusunami dan rusunawa yang dilakukan oleh Pemprov DKI masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” kata Anggota V BPK Bahrullah Akbar, Senin (31/5/2021).

Di sisi lain, Bahrullah mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengandalkan pendanaan yang bersumber dari APBD dalam kegiatan penyediaan unit hunian untuk MBR itu. Meskipun, Pemerintah Provinsi DKI sudah mengupayakan sumber pendanaan melalui kompensasi pelampauan KLB dan kewajiban SIPPT.

“Namun realisasi pemenuhannya belum optimal antara lain upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara intensif terbukti dengan masih banyaknya kewajiban yang belum dipenuhi,” kata Bahrullah.

Selain itu, pemanfaatan aset lahan juga dinilai belum mendukung pengadaan Rusunawa. Adapun, dasar perencanaan penyediaan unit hunian tahun 2017-2022 yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan data backlog 2015 yang diperoleh melalui data sekunder yang tidak detail.

Dengan demikian, target penyediaan hunian bagi MBR dalam bentuk rusunawa dan rusunami tidak tergambar jelas.

Adapun, target rusunami 232.214 di RPJMD, sebanyak 14.000 unit diadakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.

Sementara, rancangan perubahan RPJMD, target rusunami sebanyak 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3.489 unit. Sedangkan, target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta bpk rusunami rusunawa
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top