Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anies Bersyukur DKI Raih Opini WTP Empat Kali Berturut-Turut

BPK Kembali memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  14:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah berpose dalam acara Webinar Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta pada Selasa (24/11/2020) - JIBI - Nyoman Ary Wahyudi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah berpose dalam acara Webinar Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta pada Selasa (24/11/2020) - JIBI - Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beryukur karena DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2020.

“BPK RI kembali memberi opini wajar tanpa pengecualian. WTP ini merupakan opini wajar tanpa keempat kalinya secara berturut-turut,” kata Anies dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (31/5/2021).

Anies mengatakan opini WTP itu turut menjadi penghargaan atas kinerja anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berbasis pada akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

“WTP ini dipersembahkan kepada segenap masyarakat sebagai wujud kesungguhan jajaran Pemprov DKI dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Sebelumnya, BPK RI memberi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atau laporan keuangan tahun anggaran 2020 termasuk implementasi rencana aksi oleh Pemerintah Provinsi DKI maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Anggota BPK RI Bahrullah Akbar, Senin (31/5/2021).

Kendati demikian, Bahrullah mengatakan, pihaknya masih menemukan sejumlah permasalahan terkait penggunaan anggaran yang secara materiil tidak memengaruhi status WTP tersebut. Misalkan, kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

“Tanpa mengurangi keberhasilan yang dicapai Pemprov DKI, BPK masih menemui beberapa permasalahan yang secara materiil tidak memengaruhi opini wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.

Opini WTP itu merupakan capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2017 lalu.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta bpk Anies Baswedan pemprov dki jakarta
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top