Bisnis.com, BOGOR - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Bogor melakukan demo mahasiswa di Istana Bogor pada Jumat (8/4/2022). Demo bertema Gerakan Bogor Menggugat Istana itu dilakukan BEM Bogor setelah ikut unjuk rasa dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) pada Jumat, 1 April lalu di Istana Negara.
Perwakilan BEM dari Universitas Juanda, Ruben Bentiyan mengatakan, demo ini dilakukan karena Presiden Jokowi dinilai gagal.
Mereka juga mengkritik Jokowi karena tidak membuat pernyataan sikap resmi atas beberapa isu inkonstitusional yang digaungkan Menterinya atau parpol koalisinya.
"Hari ini rakyat dibuat bingung dan kacau, harga-harga naik, komoditi susah dan langka, eh minta nambah jabatan. Untuk itu kami bersama seluruh BEM di 22 kampus siang ini akan aksi menggugat Presiden ke Istana Bogor," kata Ruben kepada Tempo, Jumat, 8 April 2022.
Gerakan Bogor Menggugat Istana ini meminta Presiden Jokowi mengabulkan enam tuntutan. Pertama, mahasiswa menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan. Kedua, menyuruh Presiden membuat pernyataan resmi menolak perpanjangan masa jabatannya dengan memecat Menteri yang menggaungkannya. Ketiga, memecat Menteri Perdagangan dan segera membuat langkah preventif menyediakan Sembako dengan harga murah bagi rakyat.
Baca Juga
Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN, karena berdampak pada ekologi dan berpotensi konflik agraria. Tuntutan kelima, mahasiswa meminta pembatalan kenaiakan BBM Non-subsidi dan menyediakan BBM bersubsidi bagi rakyat.
"Keenam, menolak kenaikan PPN karena akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok kebutuhan rakyat," kata Ruben.
Perwakilan BEM atau juru bicara kampus Pakuan, Pamudya Fajar mengatakan, demo ini akan diikuti oleh ribuan orang. Pramudya menyebut, demo tersebut bukan hanya dari elemen mahasiswa saja, melainkan beberapa elemen gabungan dari seluruh rakyat.
Pramudya mengatakan demo mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat itu akan mendesak Presiden Jokowi untuk segera ambil langkah dan membuat pernyataan resmi.
"Waktu yang kami berikan 3 kali 24 jam dari hari ini, jika tidak maka kami akan melipatgandakan jumlah mahasiswa dan elemen rakyat lainnya untuk bersama turun ke Parlemen jalanan," kata Pramudya.
