Bisnis.com, JAKARTA — Dalam rangka menjaga ketahanan pangan jelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan berbagai upaya stabilisasi pasokan bahan pangan dan harga.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati menyampaikan, menjelang Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN) yaitu bulan Ramadan dan Idulfitri, sesuai hukum ekonomi pasti akan terjadi peningkatan permintaan yang berpengaruh dengan penawaran dan nilai barang. Untuk itu fokus saat ini adalah menjaga stabilitas harga.
Dikatakan, sepanjang tahun DKI terus melakukan pengendalian, namun jelang hari besar keagamaan dilakukan lebih intensif lagi,” terang Suharini dalam keterangan, Jumat (17/2/2023).
Upaya tersebut di antaranya monitoring harga, stok, dan pasokan secara rutin ke lokasi sumber pangan seperti pasar, distributor, toko, dan lainnya, sebagai bentuk early warning system yang dilakukan Dinas KPKP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM), PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya, serta Satgas Pangan.
“Lokasi pemantauan yang dilakukan Dinas KPKP adalah 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern,” ujarnya.
Selain itu, diselenggarakan program pangan subsidi bagi masyarakat tertentu yang tahun ini dimulai sejak 24 Januari 2023. Dalam program ini, masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp126 ribu, terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu di 336 lokasi distribusi.
Baca Juga
Masyarakat yang dapat menerima program pangan subsidi tersebut yaitu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan gaji maksimal 1,1 UMP yang terdaftar, demikian juga dengan buruh pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS.
Selain itu, penghuni rusun yang terdaftar, pemegang Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang tidak mampu dan terdaftar, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang tidak mampu dan terdaftar, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu dan terdaftar, serta pemegang Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Upaya lainnya adalah menyelenggarakan bazar pangan keliling yang dilakukan secara rutin bersama BUMD dan BUMN pangan ke kantor wali kota/kecamatan/kelurahan dan rusun, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
“Bazar pangan keliling ini dilakukan menggunakan mobil yang menjual aneka kebutuhan pangan, tujuannya untuk mendekatkan pangan ke masyarakat,” tambahnya.
Pemprov DKI juga melakukan pengawasan mutu pangan terpadu secara rutin di 140 lokasi, antara lain 110 pasar tradisional di bawah Perumda Pasar Jaya, 24 pasar swalayan, 5 Lokasi Binaan (Lokbin) dibawah Dinas PP-KUKM DKI Jakarta, dan 1 lokasi Sentra Distribusi Beras.
Adapun Komoditas yang diawasi merupakan komoditas pertanian antara lain beras, buah, dan sayur. Kemudian peternakan seperti daging ayam dan daging sapi, serta perikanan yakni produk segar dan olahan perikanan.
