.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung membatalkan program sarapan gratis dan memutuskan untuk mengalihkan anggarannya untuk renovasi kantin sekolah.
Selain renovasi kantin, program tersebut rencananya juga dialihkan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Keputusan ini diumumkan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat.
"Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan dirubah programnya menjadi apa dan apa," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Pramono menjelaskan bahwa anggaran program Sarapan Gratis akan dialihkan untuk perbaikan kantin sekolah. Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.
Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta
Baca Juga
"Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu yang akan diterima oleh masyarakat," ucapnya.
Tak hanya KJP, anggaran juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.
Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.
Renovasi Kantin Menjadi SPPG
Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya," jelas Dadan.
Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.
