Bisnis.com, JAKARTA –- Pemerintah memastikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung akan dimulai pada awal Juni 2025, sebagai tindak lanjut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengatasi banjir.
Kepastian ini disampaikan setelah Pemprov Jakarta melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Awal Juni 2025 sudah bisa dikerjakan, karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).
Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa pembebasan lahan dilakukan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung.
Nantinya, Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal melakukan penetapan lokasi (Penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua.
Jika nantinya penlok selesai, maka berikutnya dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai pada Mei 2025. Oleh sebab itu, dikatakan, bahwa pengerjaan dapat dilakukan pada awal Juni 2025.
Baca Juga
Lebih lanjut, diungkapkan bahwa tanah yang akan dibebaskan akan menjadi milik pemerintah Jakarta yang digunakan untuk pelebaran sungai.
"Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai," jelasnya.
Dengan demikian, nantinya pelebaran sungai tersebut dapat menambah kapasitas dan daya tampung Sungai Ciliwung.