Bisnis.com, JAKARTA - Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk tetap melakukan reformasi birokrasi dalam tubuh pemerintahan DKI.
Direktur Eksekutif Robert Endi Jaweng menuturkan reformasi birokrasi ini penting dilakukan untuk menyukseskan program ungulan yang dicanangkan Pemprov DKI hingga 2017.
"Saya berharap reformasi birokrasi tetap dilakukan hingga ke bagian bawah kelurahan,kecamatan hingga jajaran tertinggi," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2014).
Beriringan dengan reformasi birokrasi, Gubernur DKI yang kerap disapa Ahok ini pun diminta untuk tetap melanjutkan program unggulanyang telah dicanangkan hingga 2017, seperti permasalahan banjir, kemcetan dan sarana transportasi.
Endi berharap Ahok juga dapat menempatkan orang-orang profesional untuk menduduki internal birokrat.
"Ahok harus tetap tegas dan nempati orang profesional di internal pemerintahan," katanya.
Pihaknya pun optimis Ahok dalam membawa perubahan baru bagi Ibu Kota pada akhir masa kepemimpinannya.
Sebelumnya, Ahok pernah mengatakan akan menfokuskan pada program prioritas hingga masa jabatannya berakhir pada 2017. Di bidang kesehatan, Ahok ingin seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) DKI memiliki dokter spesialis seperti rumah sakit swasta sehingga aarga kurang mampu dapat ditangani oleh dokter speasialis yang kompeten.
"Saya mau jadikan seluruh RSUD seperti konglomeratnya rumah sakit Kami beri gaji maksimal bagi dokter dan tenaga media. Bila perlu kita bajak dokter swasta untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan harus dapat mendidik warga menggunakan BPJS," ucapnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini pun akan memprioritaskan program di sektor infrastruktur, yakni dalam hal pembangunan jalan inspeksi, meminimalisir banjir, dan pengurangan kemacetan.
"Kami tekan Dinas PU [Pekerjaan Umum] untuk selesaikan tugas itu. Pembangunan 6 ruas jalan juga dipercepat agar selesai pada awal 2018," tuturnya.
Bidang transportasi juga menjadi prioritas Pemprov DKI selama 3 tahun. Ahok akan memaksimalkan pengoperasian armada bus Transjakarta yakni dengan meminta PT Transjakarta untuk membeli sekitar 850 unit bus dalam jangka waktu dua tahun.
"Busnya saat ini kan kurang jadi kami minta tambah bus lagi. Bus yang dibeli itu juga harus memiliki standar internasional. Operator dan PT Transjakarta akan saya press atau tekan agar bekerja lebih cepat selama 3 tahun ini," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga tetap melakukan reformasi birorasi di jajaran pegawai negeri sipil DKI. Sistem pelayanan terpadu satu pintu di setiap kelurahan dan kecamatan harus berjalan secara optimal.
"Lurah dan camat seperti estate manager yang punya pegawai lepas 50 sampai 100 orang dari tukang kebun, buang sampah dan macem-macem. PNS DKI pun bisa mengajukan diri untuk jadi eselon atau naik jabatan melalui test," kata mantan politisi Partai Gerindra.
Para PNS mendapatkan uangnya atau tunjangan kinerja daerah (TKD) berdasarkan laporan berbasis kinerja. Para PNS yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan TKD tinggi.
"Saya menargetkan 2016 mesti rampung sehingga 2017 tinggal penyempurnaan saja. Siapapun pengganti saya di 2017 dia sudah agak susah bermain karena sistemnya PNS dengan sistem yang fair. Kalaupun dia rubah pun orang akan menilai," ucap ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
