Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah Provinsi DKI segera memberi pernyataan resmi terkait kelanjutan proyek monorel dengan PT Jakarta Monorail (JM).
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pihaknya telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat untuk memberi respons terhadap konstruksi depo di atas Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Paling tidak, katanya, pekan depan surat pernyataan dikirim.
"Saya sudah suruh balas surat karena udah dapat rekomendasi dari PU. Minggu depan kita balas,"ujarnya di Balai Kota, Jumat (9/1/2015).
Menurut Ahok penggunaan ruang di atas area kanal banjir harus mendapat izin dari Kemneterian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera).
Saran dari Kemen PU-Pera, sambungnya, tidak memungkinkan jika depo dibangun di atas waduk.
"Presiden juga mengatakan kalau advise dari Kementerian PU, tidak mungkin membangun depo di atas Waduk Setiabudi," katanya.
Begitu pula dengan permintaan membangun depo bertepatan di titik putaran di Tanah Abang. Mantan Bupati Belitung Timur itu menganggap kepadatan lalu lintas sangat tinggi di daerah itu. Alhasil, tak bisa menggunakan banyak ruas jalan untuk mendirikan penyangga.
"Terus dia juga minta depo di Tanah Abang. Tapi harus memakai pondasi satu ruas jalan. Saya enggak setuju kalau seperti itu," tambahnya.
Dia menilai PT JM harus mencari alternatif jalur baru. Sementara itu, pengadaan jalur baru dipastikan akan melalui tahap tender lagi. Pembangunan monorel telah dilakukan sejak Oktober 2013, namun belum ada pengerjaan lebih lanjut.
"Jakarta Monorail harus mencari depo baru. Kalau depo baru di luar jalur, harus tender. Anda enggak punya hak lagi," tuturnya.
Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Tanto mengatakan desain yang diajukan PT JM masih jauh dari kata feasible.
Permohonan pembangunan di dua titik itu, kata Tanto, berisiko mendatangkan masalah baru. Seperti depo di Tanah Abang, lanjutnya, dapat mengurangi lajur dan dampaknya, lalu lintas di sekitarnya akan semakin padat.
"Bukan hanya tambah padat tapi yang paling penting menambah titik konflik," katanya.
PT JM, kata Tanto, belum dapat meyakinkan Pemprov DKI terkait kemampuan finansialnya. Hal ini menjadi riskan karena PT JM yang menjadi investor dan operator monorel mengandalkan bisnisnya sebesar 20% dari sisi penumpang dan 80% dari sisi properti. Sementara, 5% dari nilai proyeknya pun hingga saat ini belum dapat ditunjukkan.
"Tapi kan tahu mengapa kita perlu melihat itu, karena kita ingin melihat mitra kita itu bener-bener bonafide dan bisa menyelesaikan. Cuma kita kan liat kelayakan, kalau enggak bener kita ngeri juga," ucapnya.(Bisnis.com)
BACA JUGA:
Ini Komentar Jokowi Soal Angkutan Umum di Jakarta
Presiden Jokowi Sarankan Tak Lanjutkan Proyek yang Tak Penuhi Syarat
