Bisnis.com, JAKARTA -- Niat Pemprov DKI untuk menguasai saham di PT Food Station Tjipinang Jaya semakin terbuka setelah beberapa pemilik swasta setuju menjual 57 lembar saham.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pembelian saham minoritas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan tersebut dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro).
"Kalau penjualan 57 lembar saham ini berjalan maka Pemprov DKI dan PT Jakpro akan menguasai 99% saham di PT Food Station Tjipinang Jaya. Ini sudah menjadi target kamu untuk memastikan stok dan menstabilkan harga beras di Ibu Kota," ujarnya kepada Bisnis setelah melaksanakn Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), Selasa (7/7/2015).
Berdasarkan data yang diterima Bisnis, saat ini Pemprov DKI memiliki 75% saham di PT Food Station Tjipinang. Sementara itu, saham minoritas di BUMD tersebut dimiliki oleh 17 orang investor dengan total saham sebanyak 76 lembar. Harga per lembar saham berkisar Rp1,058 miliar.
Dia menuturkan Pemprov DKI berambisi menjadikan PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai penyangga (buffer stok) secara penuh. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berorientasi mencari keuntungan (profit making) tetapi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan beras.
Nantinya, lanjut Djarot, PT Food Station Tjipinang Jaya akan bekerja sama dengan Bulog untuk menjalankan amat pemerintah, yakni menunjang ketahanan pangan bagi masyarakat Jakarta. Selain itu, dia ingin mengikis peran tengkulak yang acap kali memainkan stok dan harga beras di pasar.
"Sekarang fenomenanya kalau pas panen raya, harga anjlok. Di sana tengkulak main. Kami gak mau hal ini terjadi lagi. Tengkulak beli beras gak apa-apa, kami beli lebih banyak lagi dan langsung sebarkan ke pasar," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
