Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengembang menyambut baik trobosan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk menyerahkan tanggung jawab pembiayaan pembangunan trotoar di muka gedung-gedung pencakar langit kepada pengembangnya.
Ketua DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengungkapkan, sejatinya tanpa diminta pun sejumlah pengembang akan ikut membangun trotoar di depan gedung-gedung yang mereka bangun demi meningkatkan citra dan nilai jual gedungnya.
Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengatakan, Ciputra Group menyambut baik trobosan tersebut. Menurutnya, sudah selayaknya pembangunan trotoar di depan gedung menjadi tanggung jawab masing-masing pengembang.
Harun mengatakan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru bagi Ciputra Group. Sejumlah proyek Ciputra pun telah dilengkapi dengan trotoar yang rapi, bahkan dengan taman dan penerangan bagi pedestrian. Misalnya di proyek Ciputra World Jakarta, Jl Satrio, Jakarta Selatan.
“Itu policy yang bagus. Memang harus ada kontrol bahwa kualitas yang dibuat itu bagus, tidak asal-asalan. Nah, bagaimana mengontrolnya itu [yang penting],” katanya melalui pesan elektronik, dikutip Jumat (27/5/2016).
Hal yang sama diungkapkan Presiden Direktur PT Lestari Kirana Persada Hendra Gunawan ketika dihubungi terpisah. Perusahaannya kini tengah memasarkan gedung GKM Green Tower yang berada di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Hendra mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut karena hal tersebut ditujukan demi kebaikan bersama.
Saat ini, perusahaannya pun bahkan tengah memulai pekerjaan fisik untuk memperlebar trotoar yang ada di depan gedung GKM Green Tower.
“Kami sudah menyiapkan dana cukup besar untuk bangun trotoar, taman dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya,” katanya.
Direktur PT Synthesis Karya Pratama Julius J. Warouw mengatakan, dari segi biaya, penambahan beban untuk pembangunan trotoar kepada pengembang tidaklah terlalu signifikan. Meski begitu, dirinya berharap, perlu ada upaya untuk menyeragamkan kualitas dan hasil akhir dari trotoar yang dibangun masing-masing pengembang.
“Untuk ke depannya, apakah akan ada galian kabel listrik/internet , dll, dan jika ada bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab untuk merapikannya lagi [itu yang perlu diantisipasi],” katanya.
Julius mengatakan, selama regulasinya jelas dan tidak menyusahkan, pihaknya sepenuhnya mendukung kebijakan pemda tersebut.
Wacana tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dirinya mengatakan akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang isinya pengelola atau pemilik gedung wajib membangun trotoar yang ada di depan gedung.
Dia menuturkan, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut sudah dilakukan di beberapa negara, misalnya Malaysia dan Amerika Serikat. Tujuannya tak lain untuk memanfaatkan dana swasta sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurutnya, total panjang trotoar di jalan utama di Ibu Kota berkisar 1.300 km. Jika pembangunan trotoar tersebut dibangun di sisi kiri dan kanan maka totalnya menjadi 2.600 km.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut mengungkapkan jika skema ini mulai diterapkan maka pengeluaran APBD DKI untuk sektor infrastruktur bisa ditekan. Sisa kelebihan APBD bisa digunakan untuk pelayanan publik, misalnya sektor pendidikan, kesehatan, dah transportasi umum.
Menurutnya, skema pembangunan infrastruktur yang berasal dari kewajiban, kontribusi, dan CSR perusahaan akan diterapak secara masif mulai tahun depan.
"Nanti di Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] 2017 akan disusun semua program. Dananya gak mesti dari APBD, tetapi kewajiban pengembang dan CSR. Trotoar ini salah satunya," ujar Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
