Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk tim gabungan guna melakukan pencatatan aset milik DKI yang sering bermasalah.
Selain itu, Kepala Daerah yang kerap disapa Ahok tersebut akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam tim tersebut. Tim tersebut dibentuk lantaran banyaknya aset pemerintah provinsi DKI Jakarta yang diduduki oleh pihak lain.
"Aset-aset kami itu seperti rumah-rumah itu kan yang boleh pakai kan hanya pejabat. Tapi ini semua yang tinggal swasta. Ini pelanggaran ini. Makanya kami mau temukan dengan BPN, notaris, kami, KPK mau bentuk tim gabungan," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (28/6/2016).
Selain itu, sebelumnya Ahok mengatakan sebelumnya telah ditemukan adanya pembiayaan jasa notaris yang terlampau tinggi atau tak wajar.
Pasalnya, menurut Ahok, biaya notaris tidak bisa dilelang dan peraturan perundang-undangan memperbolehkan biaya jasa notaris maksimal 1 persen dari total nilai transaksi. Biaya menjadi tidak wajar apabila biaya notaris pada pengadaan lahan menggunakan biaya maksimal.
Namun, ia menilai tidak wajar jika biaya notaris pada seluruh pengadaan lahan menggunakan biaya maksimal.
"Kalau kamu beli tanah Rp 700 miliar, notaris dibayar Rp 7 miliar mau enggak kamu? Per mil dong bayarnya, Rp 70 juta udah mahal gitu lho," kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
