JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan dana sekitar Rp4 triliun untuk pembenahan 100 rukun warga yang tergolong kumuh.
Dian Permata, Perwakilan Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, mengatakan dana tersebut rencananya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013
“Untuk setahun ke depan, kami akan membenahi 100 RW kumuh dengan pola kampung deret yang masing-masing memerlukan dana maksimal Rp40 miliar,” ujarnya kepada wartawan dalam Diskusi “Mencari Solusi Mengatasi Kawasan Kumuh”, Selasa (30/10/2012).
Pada 2011, RW yang tergolong kumuh di Jakarta mencapai 392 RW. Pembenahan tersebut akan dilakukan secara bertahap selama 2-3 tahun mendatang.
Pola kampung deret yang dimaksud adalah lantai bawah untuk area komersial, lantai berikutnya untuk fasilitas umum seperti Puskesmas maupun PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan di atasnya lagi baru hunian.
Dian menambahkan saat ini pihaknya tengah menyusun skema yang tepat untuk masing-masing RW, terutama terkait status kepemilikan lahan.
Jika lahan itu dimiliki oleh pihak ketiga atau swasta misalnya, maka pemrov akan membelinya dan otomatis yang dikembangkan adalah rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
“Selama pembangunan, penduduk yang tinggal di RW tersebut akan dicarikan tempat tinggal sementara,” paparnya.
Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), menilai konsep kampung deret yang ditawarkan pemrov DKI cukup bagus, tapi perlu dipastikan ada sentra-sentra produksi di kawasan tersebut.
“Supaya komunitas tersebut tidak perlu menempuh jarak jauh untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan,” terangnya. (ra)
