JAKARTA--Anngota Dewan Perwakilan Daeran (DPD) DKI Jakarta A.M. Fatwa mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurusi ratusan aset negara yang bermasalah
Menurutnya banyak ratusan aset DKI bermasalah dan tidak terurus. Dan aset tersebut bernilai ratusan triliun.
"Saya harap Pemerintah DKI mengurusi aset tersebut. Jangan sampai disembunyikan dan menjadi sumber korupsi. Jadi Gubernur baru harus berusaha mengurusi aset yang tersembunyi tersebut," jelas Fatwa dalam Kunjungan Kerja Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI di Balai Agung, Rabu (29/11).
Menindaklanjuti sikap Jokowi yang menemui KPK Fatwa menegaskan itu merupakan sikap baik seorang Jokowi yang ingin agar pemerintahannya terbuka.
Perihal tata ruang di DKI Fatwa menegaskan selama ini tata ruang di DKI ada kompromi antara pihak pengembang dan pemerintah.
"Ada kompromi antara pemerintah dengan pihak pengembang sehingga tata ruang DKI semerawut dan mal-mal menjamur. Ini harus di tegaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan tidak akan biarkan aset tersebut diambil siapa saja. Apalagi DKI mendapatkan keistimewaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)."Kami tidak akan biarkan aset tersebut ditelantarkan dan sampai merugi.
Kemudian soal wajar tanpa pengecualian kami (Pemprov DKI) tidak menuntut hal tersebut tetapi kami terus bekerja untuk meningkatkan kinerja dari pada mengurusi hal tersebut," jelas Basuki di Balai Agung, Kamis (28/11). (if)
