JAKARTA—Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku sangat serius dalam pencegahan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dirinya menjelaskan pencegahan tindak korupsi harus dimulai sejak dini, sehingga peluang untuk melakukan korupsi dapat dicegah dan diminimalisir dari awal.
"Saya urusannya fokus DKI saja lah membenahi sistem yg ada dibirokrasi kita, membenahi SDM yang ada. Artinya membenahi kedalam dulu, saya tidak mau ke yang eksternal dulu lah," ujar Jokowi saat menghadiri peringatan hari Korupsi Internasional di Balai Kota, Minggu (9/12/2012).Menurut Jokowi langkah antisipatif mengatasi tindak korupsi yang dilakukan pihaknya adalah dengan melakukan sistem pajak online terhadap beberapa objek pajak yang ada di Ibukota.
"Ya butuh proses, untuk saat ini kami akan melakukan langkah mengonlinekan pajak-pajak hotel, hiburan, agar manajemen kontrolnya lebih ketat," imbuh Jokowi.Lebih lanjut Jokowi menjelaskan kalaupun terbukti ada bawahannya yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi maka dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum untuk memprosesnya.
Seperti diketahui, acara peringatan anti korupsi ini di isi dengan pemasangan spanduk berukuran 30x50m yang dibentangkan dari lantai 24 Gedung Balaikota bertuliskan 'Berani Jujur Hebat'.
Pada kesempatan tersebut turut hadir, Ketua KPK Abraham Samad, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Kabareskrim Komjen Pol Sutarman, Ketua BPK Hadi Poernomo, Jaksa Agung Basrief Arief, serta sejumlah aktivis anti korupsi seperti Teten Masduki dan juga Faisal Basri.Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan jika makna dari korupsi adalah sebuah bahaya laten yang harus diwaspadai.
"Kita harus bersatu bergandengan tangan memerangi korupsi. Selain memerangi juga mencegah karena tanpa adanya persatuan, tanpa ada kekuatan yang besar, tidak akan mungkin korupsi bisa diberantas, oleh karenanya KPK butuh dukungan," ucap Abraham.Dijelaskan Abraham tindak pidana korupsi memang tidak akan bisa dihilangkan, namun dapat dicegah dan diminimalisir sedimikian rupa sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan tersebut tidak ada. "Kita tidak berbicara dalam konteks puas atau tidak puas, karena sampai kapan pun kita harus terus berjalan untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di negeri ini," tegasnya.(sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
