Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

STANDARD PENANGGUHAN UMP: Pemprov Jakarta Diminta Tak Persulit Aturan

JAKARTA--Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Edy Kuntadi meminta Pemerintah DKI  jangan mempersulit aturan dalam mengeluarkan standar perusahaan yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP).Edy menjabarkan aturan yang dikeluarkan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 12 Desember 2012  |  16:16 WIB

JAKARTA--Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Edy Kuntadi meminta Pemerintah DKI  jangan mempersulit aturan dalam mengeluarkan standar perusahaan yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP).Edy menjabarkan aturan yang dikeluarkan tersebut sangat memberatkan dunia usaha dalam membuat penangguhan.Dia menjelaskan akibat aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Disnakertrans,  malah menciptakan  masalah. Akibatnya pengusaha kecil tidak memiliki saluran untuk konfirmasi penangguhan."Pemerintah harus melonggarkan peraturan, jangan terlalu kaku dan malah mempersulit industri kecil dalam membuat penangguhan," jelas Edy kepada Bisnis melalui telepon, Kamis (12/12).Seperti yang diketahui, Pemerintah dalam hal ini Disnakertrans mengeluarkan aturan bagi perusahaan yang membuat penangguhan adalah dengan dua syarat. 

Pertama, Perusahaan tersebut sudah diaudit khusus oleh auditor baik keuangan dari pihak independen dan profesional.  Kedua, dalam meminta penangguhan harus disertakan tanda tangan dari serikat buruh. (if) 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Emanuel Tome Hayon

Editor : Wan Ulfa Nur Zuhra

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top