Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PROGRAM JOKOWI: Kartu KJS Belum Bisa Dicetak

JAKARTA—Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diusung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkendala proses percetakan kartu, sehingga terjadi tumpukan berkas pengajuan KJS di puskesmas maupun kelurahan.Hal tersebut diakui oleh Jokowi bahwa
News Editor
News Editor - Bisnis.com 12 Desember 2012  |  20:30 WIB

JAKARTA—Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diusung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkendala proses percetakan kartu, sehingga terjadi tumpukan berkas pengajuan KJS di puskesmas maupun kelurahan.Hal tersebut diakui oleh Jokowi bahwa proses pengadaan kartu tidak bisa semulus yang diharapkan. Jokowi meminta masyarakat dapat lebih bersabar, karena mesin pencetak KJS yang ada saat ini belum dapat bekerja secara cepat.“Memang mesin pencetak yang kita sediakan belum bisa bekerja secepat yang diharapkan masyarakat, karena jumlahnya terbatas. Kalau berkas menumpuk, itu memang bagian dari proses,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (12/12).Jokowi menjanjikan mulai tahun depan, jumlah mesin pencetak akan segera ditambah agar proses pengadaan kartu bisa dilakukan cepat. Berdasarkan target yang diharapkan pemprov, seluruh warga miskin di Ibu Kota pada 2013, harus sudah memiliki KJS.Saat ini, baru 3.000 warga yang telah mendapatkan KJS, dari total 4,4 warga yang disasar. Pemprov DKI menghitung warga miskin sebanyak 600.000 jiwa, dan warga rentan miskin mencapai 3,8 juta jiwa.Menaggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengakui tidak ada anggaran khusus yang disiapkan pada tahun ini untuk proses pencetakan kartu. “Pencetakan kartu baru dianggarkan pada 2013 mendatang,” ucapnya.Dien mengatakan proses pengadaan KJS tersebut menghadapi kendala dalam proses implementasinya. Proses pencetakan KJS cukup rumit, karena dicetak dengan disain by name by addres. Sampai saat ini, ujarnya, baru 3.000 kartu yang sudah dicetak dan dibagikan kepada warga. “Belum ada penambahan lagi.”Meskipun begitu, sambungnya, warga yang belum memiliki kartu tetap bisa berobat dengan menunjukkan kartu indentitas sebagai penduduk DKI. Apabila sudah membawa syarat tersebut, jelasnya, pasien pasti akan dilayani.Adapun sejumlah anggaran yang disiapkan untuk biaya kesehatan warga Jakarta pada tahun depan mencapai Rp1,2 triliun. Selain memastikan ketersediaan jaminan kesehatan masyarakat, pihaknya mengaku siap melakukan peningkatan kualitas puskesmas di DKI.“Dengan adanya KJS, jumlah kunjungan pasien dipastikan akan meningkat hingga 50-70% dibandingkan kondisi biasanya. Jadi standar pelayanan minimum juga harus segera ditingkatkan, untuk memastikan pelayanan bagi pasien,” ujarnya.Dinkes DKI menjanjikan akan melakukan penambahan 10 puskesmas rawat inap tahun depan. Diharapkan, dalam tiga tahun ke depan seluruh puskesmas kecamatan sudah memiliki pelayanan rawat inap 24 jam.Pihaknya mencatat terdapat 340 puskesmas di DKI, dengan 296 merupakan puskesmas kelurahan dan 44 puskesmas kecamatan. Sampai saat ini, terdapat 12 puskesmas kecamatan sudah memiliki pelayanan rawat inap 24 jam.Dien mengungkapkan proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan jumlah anggaran yang tidak terlalu besar. Sebab bangunan puskesmas sudah ada, sambungnya, sehingga hanya akan dilakukan penambahan beberapa fasilitas pendukung.Berdasarkan pantauan, ujar Dien, masyarakat yang memanfaatkan pelayanan ini cukup banyak. “Masyarakat di sekitar puskesmas tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan rawat inap. Selain dekat, biayanya juga lebih murah,” tuturnya. (06/Bsi)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Fatia Qanitat

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top