JAKARTA--Pemprov DKI menggandeng tujuh BUMD-nya melalui anggaran corporate social responsibility (CSR) untuk turut medanai penataan kampung kumuh mulai tahun depan.Gubernur DKI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan selain BUMD, pendanaan diharapkan dapat diperoleh pula melalui BUMN, perusahaan swasta, maupun developer.“Kalau hanya mengandalkan dari APBD DKI, proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Saya mengajak pihak lain untuk terlibat, yang mendapatkan keuntungan dari Jakarta, dapat berbagi pada yang kecil,” tuturnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/12).Menurutnya, kesenjangan antara kaya-miskin, mampu-tidak mampu, terlihat sangat mencolok di Jakarta. Sebab itu, perlu ada penataan untuk mengatasi kesenjangan yang ada.Jokowi sebelumnya sempat menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk penataan satu kampung sekitar Rp30-40 miliar. Selain mencakup pembangunan rumahnya, dalam proses penataan tersebut juga akan dibangun berbagai infrastruktur lainnya seperti MCK, ruang interaksi sosial, dan ruang terbuka hijau.
Pada kesempatan itu, Pemprov DKI menjalin kerja sama dengan PT Jasindo, PT Deon Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Saran Jaya, dan PT Jakarta Industrial Pulogadung.
Sampai 2011, Direktori Kumuh Badan Pusat Statistik mencatat masih terdapat 392 perkampungan kumuh yang tersebar di DKI Jakarta.
Meskipun begitu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Novizal menuturkan jumlah tersebut sudah berkurang dibandingkan kondisi pada 2004 dengan jumlah 640 RW kumuh, dan 2008 (416 RW kumuh).
Adapun RW kumuh di Jakarta, paling banyak terdapat di kawasan Jakarta Utara dengan jumlah 96 RW. Kemudian di Jakarta Barat (92 RW), Jakarta Timur (75 RW), Jakarta Pusat (63 RW), Jakarta Selatan (60 RW), dan Kepulauan Seribu (6 RW).
Menurut Novizal, dalam program penataan kampung, yang menjadi sasaran utama adalah kampung-kampung kumuh yang ada di Jakarta. meskipun begitu, sampai saat ini belum ditentukan kampung mana saja.
Proses penataan, jelasnya, akan dilakukan berdasarkan pengusulan dari kelompok masyarakat dalam satu kampung. Dari proposal yang diajukan, akan dilakukan proses evaluasi, sampai kemudian ditentukan apakah kampung tersebut memang membutuhkan penataan atau tidak. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
