Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TES URINE: Ditemukan Pegawai DKI Positif Mengisap Ganja

JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui jika pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI menemukan  adanya pegawai yang terindikasi menggunakan narkotika, khjususnya jenis ganja.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 19 Desember 2012  |  19:42 WIB

JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui jika pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI menemukan  adanya pegawai yang terindikasi menggunakan narkotika, khjususnya jenis ganja.

Untuk itu,  Basuki berharap agar hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah dikemudian hari."BNP memeriksa berapa PNS gitu, dan ternyata ada yang terindikan menggunakan ganja, tapi pemula lah. Positif dia abis minum obat, yang lain bersih," ujar Basuki di Kantor Balaikota, Rabu (19/12).Adapun mengenai pemberian sanksi, menurutnya,  hal tersebut dapat dilakukan mulai dari pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) hingga yang terberat pemecatan."Sedang diperiksa pelaku bagian dari sindikat apa tidak. Kalau benar terlibat maka ya langsung pecat. Tapi itu mesti diurus oleh Bagian BKD yang akan melanjutkannya," jelasnya.Basuki berharap kegiatan pemeriksaan semacam ini dapat rutin dilaksanakan guna menghindari pemakaian barang haram dalam tubuh pemprov DKI.

Terlebih para pegawai ini adalah contoh dan harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Namun begitu Basuki menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada BNP."Mau kapannya ya itu terserah BNP, mau periksa kapan saja kita persilakan,"ucap Basuki.Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan BNP DKI, Safari, mengatakan,semua hasil pemeriksaan urine telah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Namun ia enggan menyebutkan berapa PNS yang positif terindikasi menggunakan narkoba.

Sebab pemeriksaan ini sifatnya sebagai pencegahan dan permintaan dari Pemprov DKI.  "Yang berhak mengumumkan adalah pihak Pemprov DKI. Kecuali jika pemeriksaan untuk pro justicia atau penindakan. maka yang mengumumkan adalah pihak BNP." (if) 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Emanuel Tome Hayon

Editor : Wan Ulfa Nur Zuhra

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top