JAKARTA--Siapa bilang duet pasangan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan sang wakil Basuki Tjahaja Purnama akur? Memang saat mereka punya cara masing-masing dan berjalan dengan caranya sendiri-sendiri.Ke depan, kekompakan duet ini nampaknya akan terganggu jika partai pengusung keduanya, atau salah satu dari kedua partai itu tak sepaham dengan kebijakan penataan Jakarta.Kini, masalah pembatasan nomor polisi ganjil-genap yang boleh melintasi sejumlah jalan di Jakarta akan menjadi sandungan pertama.Pasalnya, seperti dikutip dari Antara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, menilai pemberlakuan kebijakan ganjil-genpa itu perlu dikaji ulang.“Sistem ganjil-genap bakal gagal mengatasi kemacetan lalulintas di wilayah Jakarta,” kata Fadli Zon melalui keterangan pers, Jumat (28/12).Fadli menuturkan, sejumlah negara terbukti gagal menjalankan kebijakan nomor ganjil-genap untuk membatasi kendaraan dalam mengatasi kemacetan lalulintas.Pimpinan Gerindra itu mencontohkan beberapa negara seperti Athena, Yunani sejak 1982, Meksiko City (1989), Beijing, RRC (2008), Sao Paulo, Brazil (1997) dan Bogota, Kolombia (2000).
HASILNYA NEGATIF
Fadli menyebutkan kebijakan itu menunjukkan hasil negatif, meski beberapa negara, seperti Athena, Meksiko City dan Beijing berdampak postif sementara yang mengurangi kemacetan sekitar 2,5% saat jam sibuk.Namun, kebijakan nomor polisi ganji-genap berdampak terhadap masyarakat untuk membeli mobil baru dalam jangka panjang.“Perlu diingat bahwa kelas menengah punya opsi ini, bukan beralih ke kendaraan umum, namun efeknya menimbulkan kemacetan di luar kota yang tak menerapkan kebijakan ganjil genap,” ujar Fadli.Fadli menambahkan Meksiko City, Bogota dan Beijing masih menerapkan kebijakan ganjil-genap, karena memiliki trasnportasi massa yang relatif bagus.Kebijakan nomor polisi ganjil-genap di wilayah Jakarta akan meningkatkan pembelian kendaraan roda empat, karena belum tersedia transportasi massa yang memadai, tutur Fadli.Lebih tepat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki transportasi massa seperti menambah 1.000 armada bus maupun perluasan halte.Jika pandangan Fadli itu kemudian menjadi sikap Gerindra, maka Ahok yang didukung partai besutan Prabowo itu pun harus memilih: tetap kompak dengan Jokowi dan tak menghiraukan Gerindra atau dia manut pada Gerindra dan berhadap-hadapan dengan Jokowi.Nah, menurut Anda, mana yang akan dipilih Ahok? (Kabar24/sae/ln)
