JAKARTA: Lelang jabatan camat dan lurah DKI Jakarta ditargetkan bisa terlaksana bulan ini. Asisten Bidang Pemerintahan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedang mempersiapkan sistem regulasi.
"Bagaimana regulasi dan sistemnya lagi disiapkan. Jadi masing-masing orang yang pengin jadi camat, jadi lurah yang melamar sedang diatur," kata Wagub Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jumat (1/2/2013).
Ahok, panggilan Basuki, menyontohkan salah satu regulasinya adalah setiap calon harus membuat semacam terobosan ketika nanti menjadi camat atau lurah. Misalnya melemparkan program membebaskan nyamuk di kelurahan yang ditanganinya.
Terobosan semacam itu akan menjadi bagian penilaian proses uji kelayakan oleh Pemprov, kemudian dicocokkan penilaian Walikota dan perwakilan masyarakat. Peran masyarakat ini sangat penting karena bisa menilai hubungan sosial yang bersangkutan lebih detail.
"Masyarakat kan yang menilai lurah dan camat itu baik apa enggak. Kalau ada yang bilang nggak usah dia begini ya... kita tidak pilih," kata Ahok.
Kunci dalam lelang ini sebenarnya sudah diberikan Jokowi-Ahok dengan cara blusukan di tengah masyarakat. Lurah dan camat seperti Jokowi-lah yang diharapkan Pemprov DKI untuk bisa menguasai wilayah masing-masing. Tanpa ada blusukan oleh pejabat lurah dan camat, sudah dipastikan pelayanan tidak merata.
"Lurah dan camat sekarang harusnya kan sudah mengenal bagaimana maunya Pak Gubernur. Misalnya, kalau yang blusukan ke semua tempat kan yang lebih tahu harusnya Pak Lurah," tegas Ahok.
Harapan dari lelang jabatan ini ketika muncul masalah segera mendapatkan solusi tepat. Lurah dan camat harus memonitor ke semua daerah. Ketika ada pedagang kaki lima sembarangan bukan diusir tapi dicarikan tempat, ditata, dikasih izin diperbaiki dengan biaya CSR. (fsi)
