BISNIS.COM, JAKARTA--"Pemimpin harus selalu berada di tengah masyarakat, dan bukan berlama-lama duduk di kantor," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowiyang benci gaya kepemimpinan petantang-petenteng.
"Pemimpin adalah soal kemampuan melihat, mendengar dan secara sungguh-sungguh menangkap keinginan serta kebutuhan masyarakat," kata Jokowi ketika berbicara di tengah seminar di BPKP Pusat, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Di hadapan seminar nasional bertema 'Memaknai Change Dalam Membangun Sistem Pengendalian Intern dan Reformasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih'.
Jokowi mengeritik gaya kepemimpinan yang petantang-petenteng sebagai seorang birokrat, tanpa memahami posisi dan jatidiri sesungguhnya, padahal seharusnya mereka faham bahwa pemimpin dan rakyat itu sebenarnya memiliki kesetaraan.
Dalam era kepemimpinan horizontal, katanya, seorang pemimpin harus mampu mengomunikasikan diri secara luas kepada masyarakat, khususnya menyangkut program dan aplikasinya di lapangan guna menggali umpan balik dari warga.
"Intinya semua yang ada di birokrasi adalah manajemen organisasi untuk melayani dan bukan sebaliknya," kata Jokowi, menyingkap beberapa pandangan negatif terhadap birokrasi saat ini antara lain menyangkut kinerja yang tidak maksimal, alasan keterbatasan SDM, pelayanan berbelit-belit dan hasil akhir suatu pelayanan tidak memuaskan.
Pandangan dari masyarakat tersebut adalah sebuah tantangan serius bagi kalangan birokrasi dengan melakukan berbagai upaya, antara lain memperbaiki kinerja, perbaikan kualitas pelayanan, membentuk manajemen yang solid dan visioner, melakukan efektivitas SDM, tidak bosan berinovasi dan meniatkan diri untuk selalu membangun kepedulian kepada masyarakat.
Selama memimpin ibukota Jakarta, Jokowi sudah melahirkan berbagai produk inovatif antara lain pembuatan kartu Jakarta Pintar, memperluas jaringan pelayanan pajak online, lelang jabatan untuk posisi lurah dan camat, sedangkan dari sisi terobosan kebijakan, pemrov selalu melakukan terobosan dengan melakukan 'public hearing' dan memaksimalkan transparansi anggaran.
