BISNIS.COM, JAKARTA--Di sela agenda blusukan Gubernur Joko Widodo sore tadi menyempatkan sowan ke rumah Mantan Menteri Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra di bilangan Kuningan Jakarta Pusat.
Di rumah Yusril keduanya ngobrol ngalor - ngidul terkait permasalahan hukum yang dihadapi Jokowi soal pembenahan kota Jakarta. Di antaranya tentang waduk Sunter, pedagang kaki lima di stasiun, sampai dengan masalah tanah di Jakarta.
Yusril yang kerap menjadi tempat curhat Jokowi soal hukum mengatakan masyarakat kecil kalau sudah masuk ranah hukum pasti kalah. Padahal persoalan seperti itu tidak perlu dibawa ke ranah hukum, bisa ditempuh dengan jalur kekeluargaan.
Dia mengapresiasi langkah Jokowi-Ahok sebagai bapak DKI melakukan pekerjaan dengan baik. Seperti membangunkan rumah susun bagi masyarakat kurang mampu, apalagi disediakan televisi, tempat tidur full furnished.
"Jadi sebenarnya menyelesaikan masalah itu ngga harus pakai hukum, kalau pakai hukum itu orang kecil kalah semua," katanya di Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Salah satu contoh Yusril beberapa waktu lalu mendapat aduan dari PKL yang digusur dekat rel yang merasa bingung menghadapi masalah. Nah, persoalan seperti ini perlu kebijaksanaan pemimpin daerah untuk mengayomi.
Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi PKL disarankan menggunakan tanah yang statusnya sampai sekarang milik Bank DKI di dekat Kementerian ESDM. Di sana ada tanah cukup luas berada di tengah kota Jakarta.
Sayang, sekali tanah itu tidak digunakan, padahal bisa untuk menampung PKL.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
