Bisnis.com, JAKARTA - Biaya sewa kios Blok G Pusat Pertokoan Tanah Abang dipatok Rp5-6 juta/M2.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan selain biaya sewa yang sangat murah, Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan agar PKL yang direlokasi ke Blok G Kawasan Pertokoan Tanah Abang digratiskan terhadap biaya sewa selama 6 bulan pertama.
"Kemarin sudah disampaikan direkturnya, antara Rp5-6 juta dan yang jelas kebijakan 6 bulan gratis," katanya di Balai Kota, Jumat (2/8/2013).
Selain itu, mantan Walikota Solo ini juga meyakinkan pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi tidak akan dibebani oleh pungutan-pungutan lain yang tidak jelas.
Sementara itu, Kepala Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Warimin menjelaskan rata-rata luas ukuran kios di Blok G sebesar 2,6 m2 sehingga rata-rata biaya sewanya sekitar Rp13-15 juta.
Biaya tersebut, lanjutnya, akan memberikan hak guna pakai selama 20 tahun bagi para penyewa kios. Bagi pedagang yang menyewa kios, tuturnya, harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 20%, dan sisanya bisa diangsur selama 3 tahun. "Itu aturan harga yang sudah berjalan saat ini. Kita berikan murah," ujarnya.
Terkait dengan retribusi harian, Warimin mengatakan retribusi harian biasanya dibebankan untuk penggunaan listrik dan air. Besarannya, imbuhnya, akan disesuaikan dengan penggunaannya.
"Tapi per meter persegi sepertinya di bawah Rp2.000," katanya. Menurutnya, PKL yang ingin pindah ke Blok G cukup menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendaftar.
Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan PKL kawasan Tanah Abang untuk mengisi kios-kios di Blok G. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pendataan PKL kawasan Tanah Abang terlebih dahulu.
"Sebelum mereka mendafar, sudah kami data. Dari unsur kecamatan juga sudah ada datanya," ujarnya. Menurutnya, jumlah kios di kawasan Blok G Tanah Abang dari lantai 1 sampai 3 sebanyak 1.067 kios.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan jumlah PKL Tanah Abang yang rencananya akan direlokasi sekitar 700 orang, terdiri dari 400 PKL dengan KTP DKI Jakarta dan 300 PKL dengan KTP non DKI Jakarta.
