Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengaudit kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI, mengatakan bahwa Gubernur DKI bahkan menginginkan agar BPK ikut mengawasi arus kas BUMD. Menurutnya, semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan akan semakin baik.
“Pak Gubernur ingin mereka [BPK] terlibat. Kalau saya dengar, Pak Gubernur juga ingin sampai arus kas dan segala macamnya dimonitor mereka,” ujarnya di Balaikota, Jumat (6/9/2013).
Terkait kemungkinan dilakukannya audit investigasi oleh BPK terhadap BUMD, Ahok enggan menjawab. “Tanya ke Pak Gubernur deh,” katanya.
Tidak hanya BUMD, Ahok mengatakan pengawasan keuangan yang ketat juga akan diterapkan kepada seluruh jajaran birokrasi di Pemprov DKI.
Dia mengungkapkan selain BPK, Pemprov DKI telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut melakukan pengawasan. “KPK sudah masuk untuk soal aset, PPATK juga sudah masuk untuk soal arus duitnya pejabat DKI,” pungkasnya.
