Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) akan melakukan penyuntikan air tanah untuk mengantisipasi penurunan permukaan tanah yang bisa menyebabkan banjir.
“Kami mengenalkan penyuntikan air ke dalam tanah sehingga mengurangi risiko penurunan tanah untuk mencegah banjir,” kata Rektor UGM Pratikno seusai menandatangani Program Kerja Sama UGM dengan Pemprov DKI, Selasa (24/9).
Pratikno menjelaskan penurunan permukaan tanah disebabkan karena debit air tanah di DKI semakin berkurang. Dia menilai metode pembuatan sumur resapan dirasa masih kurang dalam mengatasi masalah ini sehingga UGM mengenalkan metode penyuntikan air tanah.
Dia menjelaskan penyuntikan air tanah ini dilakukan sampai dengan kedalaman 250 meter di bawah tanah. Kemudian, lanjutnya, sistem koneksi antar daerah yang mengalami penurunan permukaan tanah akan dibuat.
“Kami kenalkan teknologinya, pelaksanannya nanti ada di Gubernur DKI dan jajarannya,” katanya.
Gubernur DKI Joko Widodo menyambut positif rencana dari pihak UGM tersebut. Pria yang akrab disapa Jokowi ini berjanji akan segera melaksanakan program ini pada tahun depan.
“Kan tadi sudah ditandatangani [kerja sama dengan UGM]. Ngapain lama-lama. Yang bisa disambung [sistem koneksi daerah yang mengalami penurunan tanah], langsung disambung. Nanti kami lakukan di 2014,” kata Jokowi yang juga almamater UGM ini.
Jokowi menjelaskan program kerja sama penanganan banjir kali ini berbeda dengan kerja sama yang dilakukan dengan Walikota Rotterdam Ahmed Aboutaleb.
Mantan Walikota Solo ini menuturkan kerja sama dengan Rotterdam lebih kepada pengelolaan air di sungai dan waduk dalam mengatasi banjir Ibukota. Seperti diketahui, pada Senin (23/9), Jokowi menerima kunjungan Walikota Rotterdam.
Lebih lanjut, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Yonathan Pasodung mengatakan penyuntikan air tanah ini akan diprioritaskan untuk dilaksanakan di ruang terbuka hijau (RTH).
Namun sayangnya, lanjut Yontahan, upaya ini terkendala oleh minimnya ketersediaan RTH di wilayah DKI. Dia mengatakan ketersediaan RTH di DKI saat ini hanya sekitar 9%-10%. Padahal idealnya, ketersediaan RTH di DKI seharusnya mencapai 25%-30%.
Oleh karena itu, imbuhnya, pihaknya menargetkan penambahan RTH baru seluas 50-100 hektar per tahun. “Tetapi tidak mudah. Soalnya, berapa yang kami tambah itu tergantung hukum pasar. Orang mau atau nggak [untuk] jual tanahnya, meski pemprov punya duit,” pungkasnya.
Kerja sama yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan UGM ini tidak hanya sebatas pada penanganan banjir saja. Kerja sama ini juga mencakup kerja sama di bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, dan pengembangan aparatur pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
