Bisnis.com, JAKARTA—Jabatan direktur serta komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat sorotan DPRD DKI Jakarta lantaran kerap cuma menyediakan pekerjaan bagi para pensiunan Pemprov DKI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menegaskan selama ini jabatan strategis perusahaan BUMD berasal dari kalangan profesional sehingga bisa mendongkrak pendapatan perseroan maupun konstribusi kepada daerah.
Menurutnya, pihaknya menempatkan seseorang di perusahaan daerah berdasarkan kemampuan bukan sekedar mencarikan pekerjaan bagi pensiunan. Semua direktur maupun komisaris BUMD, jelasnya, telah melalui proses fit and proper test sehingga pantas menduduki jabatannya.
Persoalan apakah berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI maupun kalangan profesional dari perusahaan lain, kata Ahok, tidak bisa dijadikan alasan perekrutan posisi strategis. Pada dasarnya Pemprov DKI menginginkan BUMD memiliki potensi yang bisa terus dikembangkan.
“Direktur BUMD sudah lewat fit and proper, pensiunan PNS kalau bisa cocok mau sampai mati nggak masalah,” kata Ahok di usai menghadiri acara Do It With Celebral Palsy di Central Park Jakarta, Minggu (29/9/2013).
Belum lama ini, Pemprov menempatkan pensiunan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Ratnaningsih sebagai komisaris PD Pasar Jaya karena yang ditangani hampir sama ketika jadi PNS. Ahok menilai pekerjaannya tidak berbeda antara PD Pasar Jaya dan dinas yang pernah dipimpinnya seperti pembangunan lokasi binaan (lokbin).
Menurut Ahok, langkah tersebut ditempuh karena yang bersangkutan dinilai bisa bekerja atau bukan semata-mata memberi pekerjaan bagi pensiunan DKI Jakarta. “Orang usia hidup DKI jadi 70 tahun, UU juga pensiun jadi umur 62 tahun, Jadi kayak bu Ratnaningsih ditempatkan sebagai komisaris PD Pasar Jaya,” kata Ahok.
Kendati demikian, katanya, Pemprov tetap memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menduduki jabatan direktur agar bisa mengembangkan bisnisnya. Salah satunya menempatkan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi yang sebelumnya sukses memoles Ancol agar bisa menguasai bisnis properti Jakarta.
Di sisi lain, kalangan DPRD DKI menilai belum semua BUMD menerapkan tenaga profesional sehingga butuh kaderisasi jabatan agar capaian kinerja bisa diandalkan untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi B DPRD DKI Edy Prasetyo Marsudi mengatakan beberapa BUMD hanya memberi sumbangan PAD berkisar ratusan juta padahal kalau dikelola dengan serius bisa membagi dividen mencapai miliaran rupiah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
