Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) bisa berlaku pada 2014.
“[E-budgeting] minimal 2014 bisa kami pakai di APBD 2014,” tegasnya di Balai Kota, Senin (21/10/2013). Pria yang akrab Ahok ini mengatakan penerapan e-budgeting menjadi langkah awal baginya dalam menuju konsep e-government.
Kendati demikian, Ahok mengungkapkan penerapan sistem e-budgeting ini masih belum mendapatkan kesepakatan dari DPRD DKI. Namun, lanjutnya, Pemprov DKI tidak akan menunggu kesepakatan pihak legislatif untuk melaksanakan sistem ini.
“[sistem e-budgeting] Masih keganjel, belum mau [dirapatkan] di paripurna [DPRD]. Tetapi kalau DPRD nggak mau, kami [pemprov] jalankan sendiri. Yang penting prinsipnya,” katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan dirinya tidak bisa terus-menerus menekan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk masuk ke dalam sistem e-budgeting. Sebagai gantinya, dirinya siap mengganti Kepala SKPD sampai ada yang bersedia untuk masuk ke dalam sistem e-budgeting.
Seperti diketahui, Ahok menginginkan diterapkannya sistem e-budgeting karena banyak menemukan permainan anggaran di dalam APBD DKI. Sebagai contoh, banyak pos anggaran yang tidak perlu di SKPD dan telah dihapus, tetapi dimunculkan kembali begitu dibahas di DPRD.
Ahok mengungkapkan telah meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk segera meyelesaikan sistem ini. Menurutnya, sistem e-budgeting juga akan memudahkan pemprov dalam mengawasi dan melacak penggunaan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
