BIsnis.com, JAKARTA - Beberapa jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disebutkan memunculkan kembali pos anggaran yang telah dihilangkan atau ‘anggaran siluman’ mengaku tidak mengetahui perihal fakta tersebut.
Beberapa SKPD tersebut diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum DKI dan Dinas Pendidikan DKI
. Kepala Dinas PU DKI Manggas Rudy Siahaan mengaku tidak memiliki keberanian untuk memunculkan kembali anggaran yang telah dihilangkan.
“Di internal PU, saya sudah tanya dan nggak ada yang berani, tetapi kemungkinan [anggaran yang telah dicoret] yang muncul itu mungkin bisa ditanyakan kepada dewan [DPRD] kali ya,” katanya di Balai Kota, Senin (21/10/2013).
Manggas juga menyatakan dirinya tidak mengetahui pos-pos anggaran mana saja yang dimunculkan kembali setelah dicoret. Dia hanya berjanji akan melakukan pengecekan kembali anggaran di dinasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto, juga mengaku tidak mengetahui munculnya ‘anggaran siluman’ di Dinas Pendidikan. Dia mengklaim penganggaran yang diajukan oleh pihaknya memang didasarkan atas kebutuhan.
Jika muncul ‘anggaran siluman’, Taufik meminta pengecekan terhadap DPRD selaku pihak legislatif yang memiliki hak budgeting.
Dia juga meminta pengecekan atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)yang menjadi muara bagi sistem penganggaran DKI di sisi eksekutif.
“Tiba-tiba muncul [anggaran] dan tidak dibutuhkan, kemudian menjadi perda, ya silakan tanyakan ke dewan. Buka pada teknisnya kepada Bapedda, BPKD, dan legislatif kenapa bisa muncul,” ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku ‘kecolongan’ di dalam mekanisme anggaran tahun ini dengan munculnya pos-pos anggaran yang telah dicoretnya, tetapi dimunculkan lagi saat pengesahan APBD-Perubahan DKI 2013.
Dia menyebutkan ‘anggaran siluman’ tersebut muncul di beberapa SKPD, di antaranya adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum.
