Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wakil Ketua DPR: Mendagri Jangan Istimewakan FPI

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI yang membawahi bidang hukum ini menghimbau agar Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri sebaiknya adil dalam memperlakukan seluruh organisasi kemasyarakatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI yang membawahi bidang hukum ini menghimbau agar Gamawan Fauzi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebaiknya adil dalam memperlakukan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurutnya, Mendagri sebaiknya tidak mengistimewakan satu atau dua ormas saja, terutama terhadap Front Pembela Islam atau FPI.

"Mendagri jangan terkesan mengistimewakan satu atau dua ormas dan sebaiknya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan pertanyaan dari ormas-ormas lainnya," ujar Priyo ketika dijumpai seusai menghadiri rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Priyo menilai jika maksud Mendagri dalam menunjuk FPI adalah untuk memoderasi ormas-ormas yang bergaris keras, hal itu patut untuk diapresiasi. "Tapi jangan hanya mengistimewakan FPI. Adillah, jangan sampai menyulut ormas lainnya untuk berbicara lantang dan keras agar diperhatikan oleh Mendagri," ucapnya.

Meskipun begitu, politisi partai Golkar ini sepakat dengan pendapat Gamawan yang mengatakan FPI merupakan aset negara. "Namun, jika terlalu diistimewakan salah. Sikap Mendagri ini tidak salah, tapi kurang tepat. Apalagi hanya mengistimewakan ormas tertentu. Itu akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak perlu," jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah untuk menjalin kerja sama dengan ormas dalam pembangunan daerah, tidak terkecuali dengan FPI.

Menurutnya, kepala daerah seharusnya tidak alergi untuk bekerja sama dengan ormas. Gamawan menganggap FPI sebagai aset bangsa dan dapat diajak bekerja sama untuk melakukan program-program yang baik.

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ucap Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, Jakarta, Kamis (24/10).

Gamawan berpendapat sebaiknya kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Namun, Gamawan menilai akibat adanya dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, maka citra ormas yang baik ikut rusak.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper