Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi: Ayo Dong Bapak-Ibu, Bantu Saya Tata PKL

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk membantu menata pedagang kaki lima (PKL) agar tidak berjualan di trotor ibukota.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk membantu menata pedagang kaki lima (PKL) agar tidak berjualan di trotor ibukota.

"PKL di trotoar itu banyak sekali, dan saya ngomong apa adanya ditambah lagi parkir di sembarang tempat," ujar Joko Widodo dalam Rembuk Provinsi DKI, Monas, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Menurut dia, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta pemilik kendaraan yang memakirkan kendaraannya sembarangan membuat semua titik di Ibukota semrawut.

"Jadi ini sangat kompleks sekali karena itu kami ingin mengajak semua bapak/ibu yang hadir di sini untuk membantu dengan berbagai cara," kata dia.

Dia mengatakan hampir semua taman di wilayah DKI Jakarta gersang yang seharusnya ditanami tapi tidak ditanami. "Kita sebenarnya bisa melakukan karena kemampuan anggaran bisa di lakukan, ini hanyalah masalah mau dan tidak mau, dan itu sekali lagi butuh partisipasi warga," ujar dia.

Sumber: www.bangda.kemendagri.go.id

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta maka harus terjun langsung mendengar masukan dari masyarakat. "Bagaimana kita ingin memutuskan sebuah kebijakan yang ada di bawah dimana kita tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat. Apakah nyambung tadi keputusan yang dibuat dengan yang ada di bawah?," kata dia.

Oleh sebab itu, tulis Antara, kalau setiap RT, RW, lurah, camat, maupun walikota bersentuhan langsung dengan warga maka tidak akan ada kesulitan dalam mendesain suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat.

Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan ibukota dengan membangun transportasi massal seperti MRT, monorel, maupun bus Transjakarta. "Untuk mengatasi macet yaitu transportasi massal, hampir 70%-80% itu bisa mengurai kemacetan seiring dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang mengikuti seperti penetapan tarif parkir tinggi, ERP maupun genap ganjil sehingga warga mau tidak mau menggunakan transportasi massal tersebut," kata dia.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Martin Sihombing

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper