Bisnis.com, JAKARTA – Persoalan kemacetan dan banjir Jakarta tidak lepas dari kota penyangga sekitar DKI Jakarta. Oleh karena itu Gubernur DKI Joko Widodo meminta pemerintah pusat mengkoordinir penanganan kedua masalah tersebut.
Jokowi mengakui dirinya tidak mungkin menjadi koordinator pemerintah kota atau kabupaten daerah lain karena posisinya otonom mengurusi Ibu Kota. Tidak mungkin dirinya mengatur wilayah provinsi lain.
“Akan lebih baik [persoalan Jabodetabek] dikoordinir pemerintah pusat. Karena nggak mungkin saya mengkoordinir kabupaten di provinsi yang lain kan nggak mungkin,” katanya, Minggu (1/12/2013).
Memang keinginan menata kota Jabodetabek harus ada inisiatif pemerintah kota masing masing wilayah, tetapi pemegang koordinasi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Untuk urusan transportasi massal perlu ada otoritas transportasi Jabodetabek supaya lebih gampang.
“Inisiatifnya bisa dari siapa saja. Bisa dari Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor. Ada masalah dikumpulkan, solusi kerjanya dibagi-bagi, Jakarta kamu kerja ini, Bekasi kerja ini, Depok ini, Bogor ini jadi tanggung jawabnya jelas."
Pernyataan Wagub DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama sempat diladeni Wali Kota Depok Nur Mahmudi terkait keinginan DKI membangun waduk di Depok sehingga sempat memanas. Pemkot Depok menolak rencana pembangunan waduk tersebut karena aliran banjir berasal dari Bogor.
Topik lain yang bikin memanas adalah Pemkot Depok menolak wacana penggabungan Depok menjadi satu provinsi dengan DKI. Kalangan akademisi meminta DKI dan Depok mengelola bersama terkait masalah banjir dan perkotaan, bukan mementingkan otonomi daerah.
