Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI menyarankan agar pemprov memperpanjang pelaksanaan kontrak lelang hingga 30 Desember 2013 untuk mendongkrak tingkat serapan anggaran tahun ini.
Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan Merry Hotma menjelaskan seharusnya pelaksanaan kontrak lelang paling lambat dilakukan pada 15 Desember. Namun mengingat tingkat serapan yang rendah, dia menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI memperpanjang batas akhir pelaksanaan kontrak kerja.
"Sekarang memang [tingkat serapan anggarannya] masih sekitar 50%, makanya kami sarankan agar diperpanjang sampai 30 Desember," ujarnya saat ditemui Bisnis di kantornya, Senin (2/12/2013).
Kendati demikian, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) ini optimistis tingkat serapan anggaran pada tahun ini bisa mencapai 85%.
Alasannya, masih banyak jumlah proyek yang dilakukan melalui mekanisme lelang belum dibayar oleh Pemprov DKI. Dia menjelaskan dalam mekanisme lelang yang dibuat pemprov, pembayaran baru dilakukan setelah proses pengerjaan selesai.
"Jadi tidak ada mekanisme pembayaran [proyek lelang] dilakukan di tengah-tengah. Makanya saya yakin di bulan ini bisa bertambah 35%," katanya.
Pada tahun depan, Pemprov DKI juga akan menerapkan sistem penganggaran elektronik atau biasa dikenal dengan istilah e-budgeting. Menanggapi langkah pemprov, Merry menilai penerapan e-budgeting akan memperbaiki struktur penyerapan anggaran DKI yang selama ini selalu melonjak drastis di akhir tahun.
Menurutnya, penerapan e-budgeting mampu membuat tingkat serapan anggaran lebih terdistribusi secara proporsional di tiap kuartalnya, selain mempercepat penggunaan anggaran karena banyak pos anggaran yang tidak perlu lagi memakai proses lelang dalam mekanismenya.
