Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Kapolri Jenderal Sutarman yang menunda penggunaan jilbab bagi Polwan menimbulkan reaksi dari anggota parlemen.
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengakui berpandangan bahwa keputusan penggunaan jilbab ini membutuhkan kajian lebih lanjut.
"Jangan hanya karena ucapan, maka seakan-akan telah dijadikam ketentuan. Jangan sampai ijin penggunaan jilbab dijadikan kesempatan oleh polwan untuk menggunakan jilbab yang colourfull," ucapnya.
Meskipun demikian, dia mendukung ketentuan yang mengijinkan polwan berjilbab, hanya saja dibutuhkan pengaturan dan konsep tepat untuk menghindari perbedaan dalam warna dan bentuk jilbab yang digunakan.
"Peraturan tersebut harus diterapkan di internal Polri dan berlaku bagi seluruh daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam penggunaan jilbab oleh polwan."
