Bisnis.com, JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI meminta DPRD DKI bersikap kooperatif terhadap pengesahan Rancangan APBD 2014 DKI yang pelaksanaannya sudah terlambat beberapa bulan.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Sarman Simanjorang menyampaikan tertundanya pengesahan RAPBD menyebabkan tertundanya pelaksanaan program Pemprov DKI, termasuk penanganan banjir DKI.
“Kami harapkan kepekaan DPRD agar RAPBD segera disahkan, biar program [penanganan] banjirnya bisa cepat dimulai,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (15/1/2014).
Menurutnya, penanganan banjir yang cepat di tahun ini sangat dibutuhkan kalangan dunia usaha agar kejadian lumpuhnya Ibu Kota yang berujung pada besarnya kerugian materi di tahun lalu akibat banjir tidak terulang kembali.
Seperti diketahui, sebanyak 90 perusahaan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) mengalami kerugian hingga Rp1,7 miliar/hari akibat banjir besar Jakarta di tahun lalu. Sebelumnya, Gubernur DKI menghitung kerugian total akibat banjir DKI di awal tahun lalu mencapai Rp20 triliun.
Sebagai gambaran, belum disahkannya RAPBD 2014 DKI menyebabkan Pemprov DKI belum bisa mengeluarkan dana untuk operasional teknologi modifikasi cuaca (TMC).
Akibatnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terpaksa menalangi terlebih dahulu bagian Pemprov DKI yang sebesar Rp20 miliar dari dana tanggap darurat BNPB.
