Jokowi: Harus Ada yang Tanggung Jawab Transjakarta Baru Rusak

Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji segera menindaklanjuti temuan adanya kerusakan komponen beberapa bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari China yang diluncurkan belum lama ini.

"Yaa..harus ada yang bertanggung jawab lah terkait kerusakan komponen beberapa bus Transjakarta dan BKTB itu," ujar Jokowi, Senin (10/2/2014).

Menurut dia, laporan kondisi bus yang rusak itu belum sampai kepadanya karena baru ditanyakan ke inspektorat.

"[Dilaporkan kepada bapak kondisi bus seperti apa?] Belum baru disuruh ngecek, kalau gak hari ini ya besok lah. Hari ini tanya ke inspektorat, nanti akan disampaikan ke saya," kata dia seperti dikutip Antara, Senin (10/2/2014).

Sebelumnya, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru didatangkan itu berkualitas jelek karena baru proses pengapalan dari China ke Indonesia saja sudah berkarat.

"Jelek sekali dong mutu busnya kalau pas proses pengapalan saja sudah berkarat. Gimana ketika sudah beroperasi? Tentu akan sulit menjaga kualitas pengoperasiannya," ujar Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Senin.

Dia menanggapi kerusakan komponen beberapa bus Transjakarta dan BKTB yang didatangkan dari China dan diluncurkan belum lama ini.

Kalau memang terjadi kesalahan dalam proses pengapalan, lanjutnya, adalah salah kalau kemudian bus-bus itu langsung dioperasikan.

"Ya enggak begitu dong alasannya. Kalau memang itu rusak saat proses pengapalan, begitu tahu itu rusak harusnya segera diklaim ke sana. Pengapalannya kan Desember, kenapa sudah tahu itu berkarat tetap dioperasikan? Jadi alasannya mengada-ngada, hanya tipu-tipu itu," kata dia.

Menurut dia, ada proses korupsi untuk pengadaan armada bus tersebut sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus masuk menangani masalah itu karena uang pengadaannnya besar sekali ini, sampai setengah triliun lebih.

"Harus diperiksa, karena pengadaaannya kan oleh Dishub. Nah, ketua tim lelangnya Kadishub. Jadi, KPK harus memeriksa Kadishub karena jelas di situ ada yang dirugikan, karena ini kan menggunakan uang negara," kata dia.