Bisnis.com, JAKARTA-- Pemprov DKI belum berencana untuk membawa kasus bus Transjakarta ke ranah hukum.
Pasalnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama belum mendapat laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apakah membayar atau tidak untuk pengadaan armada bus Transjakarta.
Selain itu, laporan kecurangan pengadaan armada bus Transjakarta ini belum dapat dilaporkan kepada Komisi Pembayaran Korupsi (KPK) karena masih tidak ada kejelasan pengadaan transjakarta ini masuk ke dalam konstruksi atau bukan.
"Mereka ngotot bilang ini konstruksi. Kalo konstruksi itu seperti Jalan Layang Non Tol (JLNT) sehingga pembayaran bisa diperpanjang lebih dari 50 hari, tetapi pengadaan armada bus ini bukan masuk dalam konstruksi," tuturnya di Balai Kota, Kamis (20/2/2014).
Ahok meminta kepada Dinas Perhubungan surat yang berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan pengadaan bus merupakan konstruksi. Pasalnya, dia mencurigai keaslian surat tersebut.
"Surat mana? jangan-jangan palsu lagi. Kalau enggak masuk konstruksi tidak akan dilakukan pembayaran karena udah 50 hari. Ini persoalan yang harus diusut," ujaapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
