Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI tidak masalah jika daerah sekitar Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor untuk membantu Jakarta dalam mengatasi kemacetan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan daerah sekitar Jakarta seperti Banten, Bekasi, Depok, dan Bogor menolak berkontribusi dan tidak ingin mengeluarkan anggaran untuk membantu mengatasi kemacetan.
"Kalau secara fair, harusnya pemerintah pusat, DKI, Banten,dan Jawa Barat yang atasi kemacetannya, tetapi mereka enggak mau keluar duit karena terbatas," ujarnya di Balai Kota, Kamis (20/3/2014).
Mereka [daerah sekitar Jakarta] meminta agar DKI membangun Detail Engineering Design (DED) transportasi dari Pulo Gebang hingga Cengkareng saja. Namun, hal tersebut ditolak oleh pemprov.
Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan harus dibuat DED dari Jawa Barat hingga Banten. Pasalnya, mereka yang tinggal di sekitar Jakarta merupakan warga Jakarta dan bekerja di Jakarta. Mereka memilih tinggal di luar Jakarta karena tanah di Jakarta yang mahal.
"Siapa mau nanggung biaya semua? Kita jangan berpikir seperti negara bagian. Saya bilang ke DPRD kalau buat saya dan Pak Gubernur setuju agar DKI dan pusat saja yang menanggung. Sebab yang dari Bekasi dan Jabar kerja di sini, orang mana? Orang DKI juga. Anggarannya kita gunakan dari PPh pegawai perusahaan sebesar 20% kan juga masuk ke kas kita," tuturnya
Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan tentang kasus Katulampa yang mana daerah lain sekitarnya tidak ingin membantu atasi banjir di Jakarta.
"Ketika provinsi lain tidak mau, ya sudah DKI yang mengurus semua. Jadi, tanggung jawabnya DKI dan Pusat," katanya.
Bagi DKI, lanjutnya, tidak apa-apa mengeluarkan anggaran untuk mengatasi kemacetan asal perekonomian Jakarta tidak terganggu.
Pemprov sendiri ingin memaksa para warga yang tinggal di daerah sekitar Jakarta untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta api dan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
Dengan penerapan ERP dan pembangunan mass rapid transit (MRT), Pemprov DKI berharap dapat meningkatkan perekonomian Jakarta.
"Macet karena orang DKI yang dari banten datang, kita tanggung aja, paksa dia pakai kereta. Supaya perekonomian tidak mandek oleh macet, kita invest untuk kereta dari ujung boleh enggak? Kan boleh. Jabar dan Banten juga setuju DKI buat MRT dan transportasi lainnya asal mereka tidak ikut keluar uang " ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
