Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

IMPLEMENTASI PERPAJAKAN, DPRD Bekasi Minta Tenaga Kerja Asing Didata

Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah setempat segera mendata jumlah tenaga kerja asing guna mendukung implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan pajak tenaga kerja asing.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 27 April 2014  |  06:30 WIB
Disnaker diminta mengintensifkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bekasi.  - bisnis.com
Disnaker diminta mengintensifkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bekasi. - bisnis.com

Bisnis.com, CIKARANG - Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah setempat segera mendata jumlah tenaga kerja asing guna mendukung implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan pajak tenaga kerja asing.

"Kami mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menjelaskan berapa jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di kawasan industri kita," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Marjaya Ibrahim, di Cikarang, Sabtu (26/4/2014).

Menurut dia, hingga kini DPRD setempat belum memiliki laporan terkait jumlah tenaga kerja asing di wilayahnya meskipun Kabupaten Bekasi dikenal memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia.

"DPRD selama ini belum mengetahui berapa tenaga kerja asing yang bekerja di kabupaten Bekasi. Padahal itu penting sebagai proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari implementasi Perda izin kerja tenaga asing yang sedang kita bahas," katanya.

Dari tujuh zona kawasan industri di Kabupaten Bekasi, kata dia, sedikitnya terdapat 4.000 perusahaan lokasl dan mancanegara yang berdomisili di kawasan itu. "Artinya potensi PAD kita sangat besar dari retribusi Perda tersebut," katanya.

Menurutnya, berdasarkan Perda tersebut akan diatur terkait pengelolaan pajak tenaga kerja asing di daerah yang setiap bulannya dibayarkan perusahaan sebesar US$1.000 per pekerja. "Sebelumnya, pejak tersebut disetorkan langsung ke pusat. Tapi bila Perda ini sudah jadi, pengelolaannya akan dipegang pemerintah daerah," katanya.

Dia juga mendesak Disnaker agar mengintensifkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bekasi. "Kami tidak mau ada kebocoran PAD dari perilaku perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing tapi lolos dari pendataan sehingga pajaknya tidak terkelola dengan baik.”


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asing

Sumber : Antara

Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top