Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini sedang membahas nasib sisa unit bus Transjakarta yang pengadaannya dilakukan akhir tahun 2013 dan terkena kasus korupsi bus berkarat.
Kepala Dinas Perhubungan DKI M. Akbar menyebutkan secara internal sedang dibahas soal kelangsungan pembayaran atas sisa unit bus tersebut.
"Kami sedang diskusikan di internal Dishub apakah akan kami bayar atau tidak sisa unit bus Transjakarta," ujar Akbar di Balai Kota, Senin (28/4/2014).
Keputusan akan dibayar atau tidaknya sisa unit bus Transjakarta, lanjut dia, ditentukan berdasarkan alasan administrasi, bukan soal kualitas.
"Secara kontrak sudah lewat semua. Seharusnya kontrak perpanjangan pertengahan Februari lalu, itu sudah terlampaui semua. Itu yang sedang kita kaji secara administrasi akan dibayar atau tidak," tambahnya.
Setelah adanya kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta yang membuat proses penambahan unit bus macet, pemrov DKI akan memulai pengadaan bus kembali.
Pemrov DKI saat ini menganggarkan total Rp1,7 triliun untuk pengadaan kembali bus Transjakarta.
Namun, Akbar melanjutkan, sistem pengadaannya akan diubah dari sistem lelang menjadi sistem e-catalogue agar tidak ada lagi kasus bus berkarat.
"Lagi disiapkan, sampai sekarang dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) belum selesai menerbitkan daftar harga bus yang akan dimuat di e-catalogue,"lanjutnya.
Mengenai berapa jumlah unit bus yang akan dibeli melalui sistem e-catalogue, Akbar menjelaskan hal itu tergantung dari harga bus yang termuat di e-catalogue.
Selain menerbitkan daftar bus e-catalogue, LKPP jugalah yang mengurusi vendor-vendor mana saja yang akan masuk dengan melakukan survei ke pabrik-pabrik bus yang ada.
Dijadwalkan daftar harga bus akan terbit di e-catalogue pada akhir bulan ini.
"Ya di sisa tiga hari bulan April ini," pungkas Akbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
