Bisnis.com, JAKARTA - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 per 15 Mei mencapai 10% dari total anggaran Rp72 triliun.
Tahun ini ditargetkan penyerapan anggaran akan mencapai 97% sehingga Pemprov DKI harus mengejar penyerapan anggaran sebesar 87% dalam waktu 7 bulan.
Untuk mencapai target 97% tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI harus dapat menyerap anggaran 12,4% setiap bulannya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan terus akan memotivasi SKPD untuk mempercepat pelaksanaan program.
"Program pembebasan lahan akan menjadi program prioritas tahun ini sehingga akan dipercepat pelaksanaannya," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (15/4/2014).
Pembebasan lahan akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Dinas Perumahan dan Gedung.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Andi Baso Mappapoleonro menuturkan walaupun penyerapan anggaran masih rendah, namun pada semester pertama sudah dilakukan program pembangunan seperti perbaikan taman, pembangunan rumah susun, maupun pengerukan waduk.
Namun, untuk pembangunan lainnya masih dalam tahap perencanaan umum di Unit Layanan Pelayanan (ULP) pengadaan barang dan jasa sehingga belum dilakukan pekerjaan fisik.
Untuk meningkatkan penyerapan APBD pada tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI.
Pada Rabu (14/5/2014), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kadin DKI dalam peningkatan perekonomian dan percepatan pembangunan di Jakarta.
"Dengan MoU ini saya optimistis pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha di Jakarta semakin baik dan meningkat,” ucapnya.
Mantan Wali Kota Solo ini berharap adanya kerja sama dengan Kadin DKI dapat bersama-sama melaksanakan pembangunan dalam program Jakarta baru sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada tahun ini tidak tinggi.
Menurutnya, semua sektor harus dikerjakan bersama-sama untuk meningkatkan peluang usaha di Jakarta. "Jangan-jangan Silpa naik drastis karena tidak bisa membelanjakan. Ini tidak boleh. Tinggal dibagi saja, dikerjakan dengan Kadin DKI. Pengerjaannya harus sesuai prosedur yang benar," tutur Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
