Bisnis.com, BEKASI—Dinas Perhubungan Kota Bekasi memastikan keberadaan Transjakarta Pulogadung-Bekasi tidak akan mengganggu angkutan umum dengan rute yang sama.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan telah berkomunikasi dengan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengenai rute yang ditempuh busway tersebut.
“Aspek sosial sudah kami tangani dengan baik, supaya tidak ada protes atau demo di belakang hari. Dan kami pastikan, angkutan sebelumnya tetap bisa beroperasi,” terangnya, Rabu (21/5).
Menurut Sopandi, penumpang dapat memilih angkutan umum sesuai dengan kebutuhan. Dia menambahkan penumpang dapat memilih angkutan umum lama apabila ingin bepergian dengan jarak dekat.
Pihaknya mengatakan Koridor II Transjakarta bertambah panjang rute trayeknya, dari sebelumnya Harmoni-Pulogadung, menjadi Harmoni-Bekasi. Layanan bus Transjakarta ini kali pertama melayani hingga ke luar Jakarta.
Ada penambahan sekitar delapan halte baru terkait dengan perpanjangan trayek Koridor II hingga ke Bekasi. Tambahan halte itu meliputi Halte KIP, Tipar Cakung, Cakung United Tractors, Pasar Cakung, Cakung Cilincing, Bekasi Pulo Gebang, Ujung Menteng, dan Harapan Indah.
Perpanjangan rute dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan bus transjakarta kepada masyarakat. Pasalnya, dari kota-kota penyangga seperti Bekasi, banyak sekali warga yang menuju Jakarta. Jam operasional bus tetap pukul 05.00 hingga pukul 22.00 dengan harga tiket pukul 05.00-07.00 sebesar Rp 2.000 dan pukul 07.00-22.00 sebesar Rp 3.500
Sementara itu, pengusaha angkutan dari Bekasi mengaku selama ini tidak pernah diajak komunikasi lebih jauh mengenai proyek busway Transjakarta yang bakal bersinggungan dengan trayek beberapa angkutan umum di Bekasi.
Sekretaris Jenderal Organda Sahata Lumban Raja mengatakan jika peresmian dilakukan tanpa ada komunikasi lebih jauh, pengusaha angkutan asal Bekasi bisa melakukan tindakan protes keras dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami sebetulnya mendukung proyek itu. Tapi tolong kami diajak komunikasi dari DKI. Draf apa saja yang menjadi kesepakatan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi, apakah itu merugikan atau seperti apa,” papar Sahata.
Sahata mengatakan Dishub Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengambil kebijakan mestinya menjalin komunikasi intensif kepada stakeholder terkait.
Pasalnya, komunikasi yang diupayakan Dishub Pemkot Bekasi terhadap pengusaha angkutan umum Bekasi seolah tidak ada artinya karena Bekasi sebatas penyedia lahan atas trayek busway tersebut.
