Bisnis.com, JAKARTA - Hingga akhir semester I/2014, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI hanya mencapai 20% yakni Rp14,4 triliun dari Rp72 triliun.
Padahal, Pemprov DKI menargetkan hingga 15 Desember tahun ini serapan APBD mencapai 97% sehingga Pemprov DKI harus mengejar 77% dalam jangka waktu 6 bulan.
Untuk mencapai target 97% tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI harus dapat menyerap anggaran sebesar 12,83% setiap bulan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti tetap optimis target penyerapan 97% dapat terealisasi hingga akhir tahun.
Penyerapan 20% anggaran terjadi untuk pengeluaran rutin tiap bulannya seperti pembayaran gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS, pembayaran telepon, air, listrik dan internet (TALI), dan kebutuhan alat tulis kantor (ATK) lainnya.
Banyak program kegiatan, lanjut Endang, yang belum selesai proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
"Ya untuk pengeluargan gaji dan operasional, itu normal lah. Lelang masih belum selesai kami harap untuk bisa cepat lelang di ULP," ujarnya di Balai Kota, Senin (23/6/2014).
Menurutnya, saat proses lelang selesai yakni bulan Agustus atau September akan memicu percepatan serapan anggaran.
"Kalau lelang banyak yang selesai, serapan anggaran akan gerak cepat. Kemungkinan besar Agustus atau September," ucapnya.
ULP saat ini masih menyelesaikan proses lelang yang diajukan para SKPD dan UKPD, seperti lelang pengadaan tanah dan pengadaan barang.
Seperti diketahui, tahun ini, Pemprov DKI merencanakan 12 program unggulan senilai Rp31 triliun.
Keduabelas program tersebut yakni pertama, pembangunan sistem transportasi Rp5,61 triliun. Program kedua antisipasi banjir, rob dan genangan.
Program ketiga, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan pembuatan sumur resapan dan lobang biopori, peningkatan kualitas air sungai, penanganan kebersihan, serta revitalisasi kebun binatang Ragunan.
Keempat, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota senilai Rp1,19 triliun. Kelima, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH).
Keenam, peningkatan kualitas pendidikan dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dianggarkan Rp799,81 miliar. Ketujuh, peningkatan kualitas kesehatan melalui penyelenggaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan anggaran Rp2,05 triliun.
Selanjutnya, pembangunan budaya multikultur. Kesepuluh, pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan pemuda. Kesebelas, pemandaatan ruang kota dan terakhir, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
