Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Demokrasi Indonesia DKI Jakarta 2013 tercatat sebesar 71,18 dari skala 0 sampai 100 atau turun 6,54 poin dibandingkan dengan indeks pada 2012 sebesar 77,72. Memburuknya indeks demokrasi Jakarta ini disebabkan masih banyaknya aksi demo anarkis.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Nyoto Widodo mengatakan kendati mengalami penurunan IDI tetapi tingkat demokrasi Jakarta masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni baik (indeks > 80), sedang (indeks 60-80) dan buruk (indeks < 60).
Menurutnya, metode dalam pengumpulan data menggunakan empat sumber data berupa review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion, dan wawancara mendalam.
Turunnya IDI DKI Jakarta tersebut, lanjut Nyoto, memperburuk tingkat prestasi demokrasi di Ibu Kota. DKI pada 2012 menduduki peringkat pertama dan pada 2013 anjlok menjadi peringkat ke lima.
Peringkat pertama IDI tingkat Provinsi seluruh Indonesia dipegang Nusa Tenggara Timur, kedua Sulawesi Utara, ketiga Yogyakarta, dan keempat Bali.
"Menurunnya indeks demokrasi membuat peringkat DKI turun dari peringkat satu menjadi lima," katanya di kantor BPS DKI Jakarta, Senin (7/7/2014).
Penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni kebebasan sipil naik 0,61 poin dari 88,11 pada 2012 menjadi 88,72 pada 2013, hak-hak politik sebesar 55,08 turun 7,44 poin dibandingkan 2012 62,52 dan lembaga-lembaga demokrasi turun 14,12 poin dari 88,81 pada 2012 menjadi 74,69 pada 2013.
Jika melihat aspek tersebut paling rendah yakni hak-hak politik yang terus memburuk akibat banyaknya aksi demonstrasi anarkis. "Memburuknya hak-hak politik demonstrasi yang destruktif, meningkatnya jumlah demonstrasi bersifat kekerasan dan merusak," katanya.
Nyoto menegaskan perbaikan demokrasi bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi tugas legislatif, eksekutif, yudikatif dan tugas masyarakat.
