Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBD DKI: Hingga Senin (14/7) Belum Capai 25%. Ini Komentar Ahok

Pemprov DKI hanya memiliki waktu 5 bulan, yakni hingga tanggal 15 Desember 2014 untuk dapat mencapai target serapan.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 14 Juli 2014  |  15:24 WIB
Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki
Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama

Bisnis.com, JAKARTA - Hingga Senin (14/7), serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 untuk DKI Jakarta belum mencapai 25% atau Rp18 triliun dari total anggaran Rp72 triliun.

Sebelumnya, pada Senin (23/6/2014), serapan anggaran APBD DKI baru mencapai 20%. Pemprov DKI hanya memiliki waktu 5 bulan, yakni hingga tanggal 15 Desember 2014 untuk dapat mencapai target serapan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti menyatakan keraguan penyerapan APBD dapat mencapai target 97% hingga akhir tahun.

"97% memang berat karena ini bukan hanya masalah serapan. Tidak hanya pelaksanaan kegiatan tetapi tidak tercapainya pemasukan pendapatan dari pajak sangat berpengaruh. Kan berat kalau kami ngeluarin dana untuk pembiayaan tetapi pendapatannya kurang," ujarnya di Balai Kota, Senin (14/7/2014).

Namun, pihaknya telah menyiapkan langkah agar serapan APBD dapat mencapai 97%. Saat ini, pihaknya terus menerus mendorong Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa untuk mempercepat proses lelang.

Para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun dikumpulkan agar dapat mengetahui hambatan dalam proses pengajuan dan pelaksanaan lelang program.

"Kami akan kumpulkan semua kuasa penguna anggaran (KPA) untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa," katanya.

Endang mengakui proses lelang melalui ULP belum dapat berjalan optimal karena masih banyak penyesuaian antara pihak ULP dengan para SKPD.

Sebanyak 1.225 paket dari total 5.114 paket baru dalam tahap pengumuman lelang. BPKD menargetkan ULP untuk mengumumkan paket yang akan dilelang dalam satu hari sebanyak 100 paket.

Namun, kendala dari lelang tidak hanya terjadi di internal DKI saja tetapi perusahaan yang akan mengikuti lelang tidak terlalu banyak mendaftar.

"Ini baru unitnya, masih ada penyesuaian. Kami targetkan sehari 100 untuk diumumkan lelang tetapi rekanan lelang tidak ada yang daftar, itu yg terjadi, bukan cuma internal. Ini kan untuk transparansi, memang kan ini masih trial, kami upayakan supaya cepat," tutur Endang.

Percepatan proses lelang, lanjutnya, juga dilakukan dengan memindahkan paket lelang melalui sistem ULP ke sistem E-catalogue di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pihaknya enggan memberitahu jumlah paket lelang yang dipindahkan dari ULP ke LKPP.

"Kami juga mendorong LKPP, banyak barang yang akan masuk E-catalogue agar cepat, segala upaya termasuk perubahan ini untuk memaksimalkan pembangunan DKI," ucap Endang.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga meragukan serapan anggaran yang dapat mencapai 97% hingga akhir tahun.

Berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pada tahun ini masih terkendala pembebasan lahan.

"97% saya kira susah ya kalau ada pembelian tanah karena tanah orang bisa gugat," ujarnya.

Pria yang kerap disapa Ahok ini berharap dengan terisinya posisi Sekretaris Daerah (Sekda) oleh Saefullah, mantan Walikota Jakarta Pusat, dapat membantu percepatan penyerapan anggaran sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sekda, lanjutnya, yang akan menekan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa untuk mempercepat proses lelang.

"Ini urusan Pak Saefullah, dia akan tekan ULP. Perubahan pun kode-kode rekening sudah kami perbaiki. Kami akan pisah, yang bisa di E-catalogue dengan yang bisa langsung dikerjakan. Tidak ada lagi penggabungan seperti tender," ucap Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur juga mengakui sistem lelang satu pintu melalui ULP yang baru diadakan pada tahun ini menghambat proses serapan anggaran karena belum bekerja optimal.

Tahun ini merupakan masa transisi layanan lelang ULP DKI sehingga wajar apabila tidak memenuhi target serapan.

"Tahun ini belum tentu normal lah karena harga satuan belum beres. Jadi tahun depan akan lebih baik saya kira," kata Ahok.

Selain itu, banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum memberikan harga satuan rancangan program sehingga menghambat proses lelang.

SKPD, lanjut Ahok, terbiasa dengan penunjukan harga langsung secara keseluruhan bukan per satuan.

"Jadi permainan penunjukan langsung ini bisa tinggi lho. Walau cuman sepotong-potong program dan enggak ada apa-apa bisa-bisa keluar duit terus kalau tanpa harga satuan," tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd dki
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top