Pemprov DKI Diminta Awasi Aset & Kekayaan PNS

Bisnis.com, JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Pemprov DKI Jakarta mengawasi aset, harta kekayaan, dan gaya hidup Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta.

Wakil Koodinator ICW Agus Sunaryo mengatakan pengawasan ini harus dilakukan karena ada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada semester II tahun 2011.

Dari temuan tersebut ada 101 Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan (LKTM) oleh PNS DKI.

"Ya kami juga telusuri harta kekayaan para PNS DKI, anaknya yang sekolah luar negeri, kepemilikan properti di berbagai tempat, dan lain sebagainya. Itu perlu diawasi juga oleh pak Ahok," ujarnya seusai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Senin (11/8/2014).

Agus juga menyayangkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang baru mencapai 21% dari total anggaran Rp71 triliun.

"Kami memprioritaskan sektor pengadaan barang dan jasa karena angka APBD cukup besar. Serapannya masih sangat minin, padahal sudah mau akhir tahun," katanya.

ICW diminta oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengawasi kinerja Dinas Pelayanan Pajak DKI, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan inspektorat.

Apalagi, dalam hal ini, ICW telah membangun komitmen dengan PPATK dalam mengawasi sejumlah PNS DKI.

"PNS DKI kami awasi, karena pejabat di atas itu jadi penitipan nah ini harus diawasi," tuturnya.

Proyek kerap jadi sasaran oleh PNS DKI, yakni anggaran di Dinas Pendidikan.

Pada 2012, lanjutnya, ICW telah menemukan sejumlah perusahaan yang di blacklist atau tidak diperbolehkan oleh Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) untuk mengikuti lelang.

Perusahaan tersebut lolos administrasi dalam proyek rehabilitasi bangunan sekolah di DKI.

"Ini jadi bukti bahwa pengawasan di jajaran inspektorat dan BPKD dinilai lemah. Proyek rehabilitasi ini yang harus diawasi karena ada proyek-proyek yang dimanfaatkan oleh sekolah. Jadi harus benar-benar diawasi," ucap Agus.

Pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa yang melakukan pelaksanaan lelang kegiatan yang telah dirancang dalam APBD tahun ini.

"Lelang saat ini ini kan melalui satu pintu yakni ULP sehingga harus kami awasi terhadap para pegawai ULP supaya jangan ada permainan antar pegawai dan pemenang lelang," ujarnya.