Bisnis.com, TANGERANG—Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang menyatakan dari total 383 paket pengadaan barang dan jasa yang telah dilelang, 112 paket hingga saat ini belum terserap pasar.
Euis Nurlaila, Kepala UPTD LPSE Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang mengatakan mayoritas paket pengadaan barang dan jasa yang belum terserap adalah pada sektor jasa konstruksi, jasa konsultasi dan pengadaan barang.
“Pekerjaan jasa konstruksi yang paling banyak belum terserap. Kami belum tahu penyebab lambatnya penyerapan paket tersebut oleh para penyedia barang dan jasa,” ujarnya kepada Bisnis di Tangerang, Senin (18/8/2014).
Menurutnya, per 18 Agustus 2014, jumlah keseluruhan pagu anggaran yang digunakan dalam pengerjaan paket yang dilelang mencapai Rp395,41 miliar. Dari total ini, jumlah proyek yang telah selesai senilai Rp302,05 miliar, sementara Rp93,36 miliar lainnya sedang dalam tahap pengerjaan.
Euis menjelaskan, dengan menggunakan lelang elektronik, nilai efisiensi penggunaan anggaran penyediaan barang dan jasa di Kota Tangerang periode ini mencapai 17,58% atau setara dengan Rp53,11 miliar dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS). Sementara berdasarkan histori nilai efisiensi terbesar mencapai 18%.
Seiring dengan gencarnya program pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah Kota Tangerang, lanjutnya, paket penyediaan barang dan jasa yang dilelang pada LPSE ke depan akan terus didominasi oleh paket pekerjaan jasa konstruksi.
Adapun dari total 383 paket yang dilelang, 218 paket berjenis pekerjaan jasa konstruksi, 83 jasa konsultasi, 74 paket lainnya adalah pengadaan barang dan sisanya delapan paket tergolong pada jenis jasa lainnya.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak, pengamat ekonomi politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengatakan secara teknis e-procurement (lelang elektronik) pasti mampu mendorong penghematan dan kemudahan lelang.
Namun demikian, tuturnya, dibutuhkan masa penyesuain sistem pada tubuh birokrasi pemerintah daerah. Selain itu, faktor lain yang jauh lebih penting ketimbang pelaksanan teknis adalah kualitas pengguna e-procurement yakni birokrasi itu sendiri.
“Perilaku alokasi anggaran yg ekonomis, efisien dan efektif serta komitmen untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan dalam diri panitia pelelangan elektronik,” ujarnya.
Sebelumnya, Revri Aroes, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten mengatakan belum terbiasanya sejumlah penyedia barang dan jasa dalam mengikuti lelang elektronik di Provinsi Banten menyebabkan realisasi anggaran menjadi lambat.
Hal itu, lanjutnya, dapat terlihat dari realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Banten yang pada kuartal II/2014 baru mencapai 33,33% dari target 46,63%. Kendati demikian, tuturnya, lelang elektronik terbukti meningkatkan kualitas pemenang tender.
