Bisnis.com, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar mengakui kesulitan penggunakan uang logam ini, antara lain susahnya mencari uang logam karena sering petugas parkir kehabisan recehan.
Akbar melanjutkan, penggunaan uang elektronik pada awal uji coba ini belum bisa diterapkan karena memerlukan koordinasi dengan pihak bank. “Sistemnya belum disiapkan, karena harus koordinasi dengan pihak bank,” katanya di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Selain itu, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran Dishub DKI rencananya juga akan menerbitkan kartu elektronik yang bisa digunakan di seluruh alat parking meter. “Dari awal akan menggunakan kartu smart card karena perlu waktu karena harus koordinasi dengan pihak bank,” kata Akbar.
Akbar menuturkan pemasangan parking meter selanjutnya di wilayah lain dipastikan sudah menggunakan sistem pembayaran menggunakan tiket atau uang elektronik. Dishub DKI menargetkan awal tahun depan sudah bisa diterapkan. “Awal tahun depan, kalau bisa tahun ini. Ini kan sementara sampai penggunaan smart card bisa dibangun,” pungkasnya.
Menurut Pengamat Transportasi Darmanigtyas berpendapat sistem koin ini masih menimbulkan celah distorsi di lapangan. Tentu saja hal ini belum menuntaskan aksi premanisme di perpakiran.
Jika penggunakan uang elektronik diterapkan maka tidak akan ada lagi kontak fisik terkait pembayaran parkir antara pemilik kendaraan dengan juru parkir. “Saya sendiri memang kaget kalau parking meter ini pakai koin karena jelas sangat tidak efisien. Mestinya menggunakan tiket elektronik atau paling tidak uang kertas,” tuturnya kepada Bisnis.com.
Lemahnya pengawasan, menurutnya, merupakan permasalahan besar dan uji coba seharusnya sudah menggunakan tiket atau uang elektronik.
