Bisnis.com, TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang menyatakan akan terus mendukung program yang dibuat oleh pemerintah pusat. Meskipun, sejumlah kebijakan baru dianggap membingungkan aparat daerah.
Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan kebijakan pemerintah menghentikan pembuatan e-KTP dirasa merugikan pemerintah daerah. Pasalnya, selama ini pemerintah daerah terus mengerahkan tenaga untuk mengajak masyarakat membuat e-KTP.
“Evaluasi pelaksanaan e-KTP yang akhirnya menghentikan pembuatan kartu walaupun 1 bulan cukup membingungkan. Karena selama ini kami telah mengerahkan petugas untuk menarik masyarakat membuat e-KTP” tuturnya di Tangerang, Jumat (7/11/2014).
Padahal, lanjutnya, program e-KTP sudah menggunakan anggaran negara hingga Rp5,6 triliun. Tidak hanya itu, sejumlah program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera seluruhnya mirip dengan Kartu Multiguna yang sudah diterapkan Pemkot Tangerang.
“Kartu-kartu ini membuat masyarakat banyak bertanya. Kami ingin minta kejelasan dari pemerintah pusat terkait program-program ini, implementasinya seperti apa dan bagaimana,” ujarnya.
Menurutnya, Kartu Multi Guna Kota Tangerang yang mengakomodir kesehatan, dan pendidikan masyarakat sudah berjalan sejak lama. Oleh karena itu, dengan adanya program pusat ini diharapkan tidak menimbulkan duplikasi data.
Selain itu, tuturnya, dengan adanya UU BPJS yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia menjadi anggota pada 2016, maka, program Kartu Multi Guna untuk peran kesehatan kemungkinan akan dihentikan pada tahun 2016.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memantau sejauh mana implementasi sejumlah kartu yang dikeluarkan oleh pusat. Pasalnya, pemerintah daerah tidak menginginkan terjadi tumpang tindih penerima kartu.
“Program daerah akan terus berjalan hingga seluruh kartu yang dikeluarkan pusat sudah jelas aturan mainnya,” ujarnya.
Selain itu, Arief juga mengatakan Pemkot Tangerang tengah mempersiapkan sejumlah sarana infrastruktur ruang serba guna yang akan digunakan sebagai ruang rapat pemerintahan.
Wali Kota Tangerang Arief. R Wismansyah mengatakan pembangunan sejumlah ruang rapat daerah merupakan wujud implementasi atas larangan PNS melakukan rapat di hotel yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
“Kami siap saja. Sekarang tengah disiapkan penambahan ruang rapat. Apapun yang menjadi ketetapan pusat, selama baik untuk masyarakat kami siap,” tuturnya di Tangerang, Jumat (7/11/2014).
